Pro-Kontra wacana pencetakan KTP tanpa mengisi kolom agama yang dicetuskan oleh Tjahyo Kumolo Menteri Dalam Negeri, sedang gencar dibicarakan oleh para ulama dan tokoh agama di Kabupaten Lumajang.
Para tokoh agama ini rata-rata menyampaikan ketidaksetujuannya kepada As’at Malik Wakil Bupati Lumajang agar menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah pusat.
Sementara itu As’at Malik menyampaikan, isu yang menyangkut keagamaan belakangan ini memang sangat sensitif di kalangan umat. “Berbagai isu yang menyangkut keagamaan jadi perbincangan,” katanya ketika ditemui di Kantor Pemkab, Kamis (13/11/2014).
“Beberapa hari lalu, berbagai tokoh ulama yang tergabung dalam FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Jatim, berkumpul di Surabaya untuk melakukan koordinasi menyikapi berbagai persoalan itu. Pertemuannya sangat serius. Betapa tidak, di Indonesia agama yang diakui sesuai aturan perundangan jelas. Tinggal di pilih menganut agama yang mana. Kalau kemudian masih ada agama yang lainnya, tinggal diaspirasikan kepada pemerintah dan DPR RI. Apakah disetujui untuk diakui ataukah tidak. Itu persoalannya,” paparnya.
Yang dikhawatirkan para ulama, jika kemudian KTP kemudian dikosongi kolom agamanya, maka ujungnya bisa memberikan kebebasan yang diberikan oleh Negara kepada warga untuk tidak beragama.
“Ini yang dikhawatirkan para ulama, saya juga sepakat dengan hal itu. Beragama itu memang hak asasi, bahkan Pancasila dan UUD 1945 mengaturnya. Undang-Undang juga mempertegas. Jangan sampai kemudian warga negara diberikan kesempatan untuk tidak beragama sama sekali karena kolom agama bisa diminta dikosongi. Ini yang dikhawatirkan,” jlentrehnya.
Untuk itu, Wabup Lumajang akan memberikan kesempatan bagi para ulama untuk mendiskusikan serta membicarakan hal ini dalam forum tersendiri. (her/nif/rst)
NOW ON AIR SSFM 100
