Berbagai proyek infrastruktur pemerintah di Kabupaten Lumajang mandek akibat penutupan tambang pasir yang diberlakukan sesuai keputusan Bupati Drs H Asat Malik hasil kesepakatan dengan Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah).
Dampaknya rekanan pelaksana pekerjaan proyek infrastruktur pemerintah kebingungan dengan kondisi ini. Pasalnya, pekerjaan yang mandek akan berdampak terhadap nama baik perusahaannya jika proyek tidak bisa diselesaikan.
Hal ini seperti disampaikan Sido, salah-seorang rekanan peaksana pekerjaan jaringan irigasi dari CV Bustam kepada Sentral FM, Rabu (21/10/2015).
“Pekerjaan saya ada beberapa titik. Dan saat ini semuanya sudah diatas 50 persen. Namun sejak 3 minggu lalu, pekerjaan proyek infrastruktur dari pemerintah ini terhenti karena tidak ada material pasir akibat tambang ditutup. Padahal waktu sudah mepet akhir tahun. Kalau tidak terselesaikan, maka dampaknya nama baik perusahaan saya yang jelek,” kata pria asal Desa Banyuputih Lor, Kecamatan Randuagung ini.
Ia sebenarnya pernah berinisiatif untuk mendatangkan pasir dari luar daerah dengan harga lebih mahal. Namun hal itu dinilai merugikan, karena biaya pekerjaan akan membengkak. Sehingga, upaya terobosan itu tidak dilakukan.
Dalam kesempatan terpisah, Muhammad Salim Arafat, konsultan proyek dari CV Anglingdarma Consultant Jember saat ditemui di Kantor Dinas PU Kabupaten Lumajang juga menyatakan hal senada.
“Rata-rata pekerjaan infrastruktur sudah diatas 50 persen. Dan saat ini praktis terhenti karena material pasir kosong akibat tambang ditutup. Pekerjaan mandek sejak 3 minggu lalu. Kalau ini berlarut-larut, maka akan berdampak terhadap rekanan. Dan kami meminta Dinas PU untuk membuat keputusan addendum (penambahan waktu pekerjaan, red), agar rekanan tenang. Adendum itu harus diberikan terhitung setelah tambang pasir dibuka,” katanya.
Meski demikian, jika tambang pasir segera dibuka kembali ia optimis pekerjaan infrasttruktur bisa diselesaikan. “Pokoknya kalau pasir ada, pekerjaan bisa dikebut. Maksimal 1,5 bulan saja, seluruh pekerjaan bisa diselesaikan,” jelasnya.
Menyangkut desakan rekanan pelaksana proyek infrastruktur pemerintah ini, Gunawan Eko Kepala Seksi Eksploitasi dan PEmeliharaan Jaringan Irigasi Dinas PU Kabupaten Lumajang yang juga selaku PPK Pembangunan Jaringan Irigasi menyatakan, untuk proyek jaringan irigasi berupa pembangunan plengsengan sebanyak 14 paket senilai Rp1,5 Milyar yang merata di berbagai wilayah Kecamatan.
Pekerjaan jaringan irigasi ini rata-rata proyek PL (Penunjukan Langsung) karena nilainya dibawah Rp200 juta. Mandeknya proyek ini, menurut Gunawan, terjadi karena material pasir kosong.
“Dan rekanan tidak mau mengambil pasir dari daerah lain, karena harganya mahal dan kualitas pasirnya juga tidak bagus. Apalagi, armada pengangkut pasirnya juga tidak ada yang berani,” katanya.
Gunawan juga menjelaskan, sejauh ini pekerjaan yang telah terselesaikan sebanyak 4 paket. Sedangkan untuk sisa 10 paket pekerjaan yang rata-rata sudah diatas 50 persen, akan diberikan adendum.
“Adendum itu akan dievaluasi, mulai kapan pekerjaan berhenti dan kapan tambang pasir dibuka lagi. Akan disesuaikan dengan kondisi lapangan. Kami (Dinas PU) juga akan meminta surat tertulis terkait keputusan penutupan tambang pasir dari Pemkab Lumajang. Hal itu dinilai penting, agar jika ada pemeriksaan BPK ada dasar untuk menerangkan proyek terhenti. Kalaupun tidak ada surat keputusan, notulen hasil rapat saat keputusan peutupan tambang pasir itu ditetapkan, juga bisa dijadikan dasar,” urai Gunawan.(her/dwi)
Teks Foto :
– M Salim Arafat Konsultan CV Anglingdarma Consultant Jember.
Foto : Sentral FM.
NOW ON AIR SSFM 100
