Lapindo Brantas Inc belum mengakui peta baru kawasan terdampak lumpur yang dibuat 22 maret 2007 lalu. Peta baru tersebut memasukkan wilayah yang terendam lumpur pasca meledaknya pipa gas Pertamina 22 Nopember 2006 lalu.
YUNIWATI TERYANA Vice President Human Resources and Relation Lapindo Brantas Inc (LBI) saat dihubungi suarasurabaya.net, Rabu (28/03) mengakui pihaknya sudah mendengar adanya peta baru tersebut dan keputusan pemberian ganti rugi cash and carry Senin (26/03) oleh Menteri ESDM. Namun, ditambahkannya, belum ada arahan lebih lanjut dari unsur pimpinan LBI tentang hal tersebut.
Dikatakan YUNIWATI, sampai kini pihaknya belum memahami siapa yang akan bertanggung jawab secara finansial terhadap jual beli ganti rugi cash and carry untuk daerah terdampak lumpur versi 22 Maret 2007 tersebut.
“Terus terang, kita belum mengetahui secara pasti siapa yang akan bertanggungjawab. Karena yang mengumumkan pemerintah, mungkin pemerintah yang akan bertanggungjawab soal itu. Tapi yang pasti, kita masih berpatokan pada hasil pertemuan di Pendopo Kabupaten Sidoarjo tanggal 4 Desember 2006 lalu,” kata YUNIWATI.
Untuk jual beli ganti rugi tanah dan rumah yang masuk dalam peta kawasan terdampak lumpur 4 Desember 2006, YUNIWATI mengatakan dana sejumlah Rp2,5 triliun sudah berada di 2 escrow account (rekening penampung) PT Minarak Lapindo Jaya. Satu rekening untuk pencairan uang muka 20% dan rekening lainnya menampung sisanya.
Dana tersebut, jelas YUNIWATI, bisa dicairkan sewaktu-waktu asalkan ada kesepakatan antara Pemkab Sidoarjo dan PT Minarak Lapindo Jaya sebagai pembeli.
Teks Gambar :
– Peta Wilayah terdampak Lumpur 22 Maret 2007
Sumber : Timnas Penanggulangan Dampak Lumpur Sidoarjo
NOW ON AIR SSFM 100
