
Warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (PerumTAS) masih harus bersabar lagi menunggu nasib mereka yang dibahas dalam rapat kabinet, Kamis (08/03) pukul 13.00 nanti.
Dari pertemuan antara warga dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta kemarin malam, kata RIZAL H. TINDISI juru bicara warga PerumTAS I, sudah didapatkan kesepahaman bahwa warga PerumTAS 1 harus mendapat hak yang sama sebagai korban terkena dampak luapan lumpur seperti 4 desa lainnya. Untuk itu ganti rugi pun, kata RIZAL, harus disamakan dengan ganti rugi 4 desa tersebut.
Meskipun legislatif, baik dari DPRD Jawa Timur hingga DPR mendukung warga PerumTAS I secara politis, pemerintah tampaknya belum juga mengambil keputusan soal ganti rugi cash and carry yang dituntut warga.
PURNOMO YOSGIANTORO Menteri ESDM dalam pertemuan kemarin malam, kata RIZAL, berkilah masalah dana menjadi penyebabnya. Warga sendiri, jelas RIZAL, tidak begitu ambil pusing tentang hal ini karena sudah menjadi hak mereka untuk mendapatkan ganti rugi rumah milik mereka yang terbenam lumpur.
“Kita masih bersabar menunggu rapat kabinet jam 13.00 nanti. Kita harap Presiden segera ketok palu memenuhi keinginan warga PerumTAS I,” ujar RIZAL saat dihubungi suarasurabaya.net.
Jika keputusan yang diambil pemerintah tidak memuaskan warga, kata RIZAL, tekanan lebih besar akan dilakukan. Diantaranya dengan berbondong-bondong pergi ke jakarta dan menduduki Istana Merdeka.
“Wacana pendudukan Istana Merdeka itu sudah kami bicarakan kemarin malam setelah pertemuan dengan Komisi VII dan tim pengarah Timnas dan ini sudah mendapat dukungan dari DPRD Jatim maupun DPR RI,” ujarnya.
Teks Foto :
– Warga PerumTAS I yang menggelar demo menduduki alun-alun dan Pendopo Kabupaten Sidoarjo.
Foto: Dok. suarasurabaya.net