Kasus dugaan korupsi Departemen Kelautan dan Perikanan serta Bulog merupakan momentum tepat pemerintah menarik dana non budgeter masuk ke APBN.
Hal ini disampaikan SEBASTIAN SALANG Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formati), menurutnya dua kasus korupsi sudah menjadi indikasi kalau dana non budgeter di departemen sering diselewengkan atau dikorupsi.
SEBASTIAN SALANG menjelaskan, dana non-budgeter yang selama ini dikelola departemen-departemen dapat menjadi pendapatan yang menopang APBN. Untuk itu hal ini merupakan ujian SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Presiden RI punya komitmen tidak menyelematkan uang negara.
SALANG menegaskan kalau SUSILO BAMBANG YUDHOYONO tidak berani melakukan kebijakan pemasukan dana non-budgeter ke APBN tidak beda jauh dengan Presiden sebelumnya. {clip*1}
Kasus Bulog dan Departemen Kelautan dan Perikanan merupakan ujian pemerintah SUSILO BAMBANG YUDHOYONO. Menurut SALANG kalau SUSILO BAMBANG YUDHOYONO tidak mengusut tuntas sampai ke akar-akarnya kasus korupsi ini sama dengan saja dengan SUSILO BAMBANG YUDHOYONO membiarkan penyelewengan dana non-budgeter.
Akibat hal itu dana-dana itu akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dibuat DPR dan itu sebuah kejahatan yang mengabaikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
NOW ON AIR SSFM 100
