Politik Uang Penyakit Turunan, Sulit Diobati

Politik uang yang menjadi pembicaraan publik menjelang pemilu legislatif, 9 April mendatang diakui atau tidak sudah merupakan warisan para pemimpin itu sendiri sejak dulu.

Bagi bagi uang terjadi tidak hanya menjelang pemilu legislatif. Namun dalam pemilihan lurah, bupati, walikota, ketua partai, ormas sampai pemilihan calon deputi gubernur BI, juga sempat dikotori politik uang.

Hal ini diungkapkan Sabastian Salang, Ketua Forum Masyarakat Parlemen Indonesia (Formapi), waktu mengkritisi politik uang jelang pemilu.

“Dalam politik uang ini seakan akan rakyat kecil yang jadi kambing hitam. Padahal politik uang juga merambah tokoh masyarakat. Yang membedakan hanya cara dan takaran uangnya saja,” paparnya

Menurut Sabastian, untuk menentukan nomor urut caleg dan daerah pemilihan juga beraroma money politic.

Kalau pemilu legislatif terbebas dari money politic untuk apa seorang caleg mengaku menghabiskan biaya sekitar dua sampai tiga miliar rupiah.

Dari fakta inilah muncul transaksi politik di kalangan masyarakat seperti “wani piro” kata sabastian menirukan.

Menanggapi ramainya money politik, Muhammad, Ketua Bawaslu menegaskan money politik merupakan perbuatan tercela baik bagi si pemberi maupun penerima.

Menurut dia, caleg yang bagi bagi uang menandakan dia tidak punya integritas. Untuk bisa terpilih maka ia melakukan perbuatan terlarang dengan membeli suara rakyat. (jos/ain/tas)