Dua Kloter Haji dari Surabaya Tertunda Akibat Konflik di Timur Tengah, Ini Penjelasan Kemenag
Selasa, 24 Juni 2025 | 21:55 WIB
Kelurahan sebagai infrastruktur pemerintahan di tingkat paling bawah, ditegaskan Dr. Yasonna Hamonangan Laoly SH, MSc, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham), harus juga mendapatkan pengawasan ketat terkait masih beredar dan adanya paspor palsu.
“Karena satu di antara persyaratan untuk memperoleh paspor adalah KTP. Dan KTP dibuat ditingkat Kelurahan. Ini juga harus mendapatkan pengawasan ketat agar tidak sembarang orang bisa memperoleh KTP. Kalau ditanya apakah di Imigrasi masih ada paspor palsu, itu satu diantara jawabannya,” kata Yasonna Laoly.
Artinya, jika praktek pembuatan KTP palsu melalui Kelurahan bersangkutan masih marak terjadi di negeri ini, lanjut Yasonna Laoly, maka paspor palsu dapat dipatikan masih akan ada. “Untuk itu kelurahan juga harus mendapatkan pengawasan,” tegas Yasonna Laoly.
Yasonna berharap pelaksanaan pemberian E-KTP kepada segenap masyarakat bisa segera dituntaskan agar terkait dengan berbagai urusan adminitratif , termasuk prasyarat pembuatan paspor, dapat dengan mudah dilakukan pengawasan hingga di tingkat kelurahan.
“Kita berharap dengan akan diberikannya E-KTP kepada masyarakat, nantinya pengawasan secara administratif untuk pembuatan berbagai dokumen termasuk untuk membuat paspor bisa diawasi dengan lebih ketat. Kita berharap E-KTP segera dapat difungsikan,” tukas Yasonna Laoly pada suarasurabaya.net, Kamis (27/11/2014).
Didampingi I Wayan Dusak kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham (Kanwil Kemenkumham) Jawa Timur, bersama Enang Supiyadi Syamsi kepala Kantor Imigrasi I Surabaya, Dr. Yasonna Hamonangan Laoly SH, MSc, Menkumham, Kamis (27/11/2014) mendatangi Kantor Imigrasi I Surabaya dan Rutan klas I Surabaya di Medaeng setelah memberikan arahan pada jajarannya di Kanwil Kemenkumham Jawa Timur.(tok/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
