BPJS Masih Menjadi Lembaga Yang Paling Banyak Dikeluhkan

Komisi Pelayanan Publik (KPP) Jawa Timur menilai pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hingga kini masih menjadi lembaga yang paling banyak dikeluhkan.

“Hingga kini BPJS masih banyak teradu, dari data yang ada sepanjang 2014 saja sedikitnya ada 171 aduan tentang pelayanan BPJS,” kata Hardly Stefano, Komisioner KPP Jawa Timur, Jumat (20/3/2015).

Mayoritas aduan BPJS adalah mengenai pelayanan yang masih berbelit dan lama. Tak hanya itu, proses pendaftaran kepesertaan BPJS juga dinilai masih sangat amburadul sehingga menyulitkan para calon peserta.

Dari sisi instansi, selain BPJS, aduan terbanyak juga berasal dari pelayanan di tingkat kantor desa atau kelurahan yang mencapai 124. Namun aduan ini dinilai kecil karena jumlah ini merupakan total layanan desa dan kelurahan se Jawa Timur.

“Yang tinggi sebenarnya ada di Kantor Pertahanan karena jumlah aduan masih mencapai 62,” ujar Hardly. Aduan mengenai tanah, mayoritas juga masih mengenai rumit dan lamanya proses perizinan pertanahan.

Aduan di kantor pertanahan ini sebenarnya selalu muncul tiap tahun. Menurut KPP, problem mendasar di kantor pertanahan adalah minimnya jumlah petugas.

“Kami sudah minta mereka untuk bekerjasama dengan pemerintah setempat. Apalagi Gubernur Jatim juga telah menawarkan membantu personel untuk mempercepat perizinan pertanahan,” kata dia.

Selain itu, diurutan ke empat instansi paling banyak dikeluhkan adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, lantas Dinas Pekerjaan Umum, Disnaker, Satpol PP, PLN, PT KA, dan Dinas Berhubungan.

Menurut Hardly, para pengadu mayoritas datang langsung ke Kantor KPP di Jl. Ngagel Timur, Surabaya. Selain itu, juga ada yang mengadukan melalui SMS, Surat, Pos Pengaduan, dan Email. Bahkan diantara pengadu saat ini juga sudah mulai memanfaatkan media sosial seperti facebook untuk mengadukan pelayanan publik yang mereka keluhkan. (fik/wak)