Jatim Diyakini Aman dari Potensi Rusuh Pilkada

Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) meyakini pemilihan Kepala daerah secara serentak yang akan digelar di 18 daerah di Jawa Timur akan berjalan lancar tanpa adanya gejolak yang berpotensi rusuh.

“Saya melihat secara detail, di Jawa Timur peluang rusuh dan gaduh sepertinya kecil. Tapi kita tetap waspada. Mungkin di Blitar ada sedikit,” kata Luhut usai ‎acara dialog Pembahasan Penyerapan Anggaran di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (23/9/2015).

Dari 19 daerah yang harusnya menggelar pilkada serentak, Blitar memang terpaksa diundur hingga tahun 2017 karena hanya bercalon tunggal.

Sedangkan untuk Surabaya, Luhut mayakini potensi kericuhan sangatlah kecil karena masyarakat Surabaya sudah sangat dewasa dengan adanya perbedaan yang ada.

“Untuk money politik, kami melihat sudah mulai berkurang. Saya kira, langkah-langkah meminimalisir itu sudah baik, jadi kita harapkan bisa berkurang,” kata mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini.

Di tempat yang sama, Jendral Polisi ‎Badrodin Haiti, Kapolri mengatakan potensi konflik masih perlu diwaspadai di beberapa lokasi di Jawa Timur. Hal ini dibuktikan dengan beberapa peristiwa jelang Pilkada serentak di beberapa daerah.

“Di 19 daerah kabupaten dan kota, ada daerah di Jawa Timur yang memiliki sejarah kerawanan, dan yang perlu kita waspada adalah di Mojokerto dan Tuban,” kata Badrodin.

Kerawanan-kerawanan yang berpotensi rusuh itu meliputi isu-isu politik, potensi konflik antar massa pendukung pasangan calon, sabotase dan penolakan.

“Kemudian yang perlu diwaspadai, meski tak ada kaitannya dengan Pilkada adalah ancaman terorisme. Ini patut diwaspadai. Ini ancaman potensial yang setiap waktu dan kapanpun bisa terjadi jika tidak diwaspadai,” kata Badrodin.

Selain itu, ada kejadian menonjol yang kerap terjadi jelang Pilkada serentak, yaitu pergerakan massa aksi.

Pergerakan massa ini diantaranya terjadinya unjuk rasa selama empat kali di Sidoarjo, Surabaya dan Situbondo. Penganiayaan bakal calon di Lamongan, pelemparan Ketua KPUD di Banyuwangi, spanduk provokatif di Pacitan, serta adanya intimidasi pada Komisioner Panwaslu.

“Beberapa kasus ini, saya minta segera diselesaikan. Sejauh mana mampu meminimalisir konflik yang akan terjadi. Ini tanggung jawab Polri, termasuk TNI,” kata dia. (fik/rst)