Hardly Stefano Palela Ketua Komisi Pelayanan Publik (KPP) Jawa Timur berharap identitas pelapor di Pusat Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat (PLIPM) Surabaya dirahasiakan. Menurutnya, itu adalah bentuk pencegahan bagi pelapor agar nantinya tidak ada diskriminasi pasca pelaporan masalah.
Menanggapi isu dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh beberapa sekolah di Surabaya, dirinya memberi usulan kalau harus ada pihak ketiga atau independen untuk membantu mengatasi masalah ini.
“Adanya pungli membuat rasa ketidakpercayaan dari masyarakat. Harus ada pihak independen untuk mengatasinya. Karena yang menjadi sorotan bukan hanya pihak sekolah, namun juga Dinas Pendidikan. Bagaimana bisa bagian dari masalah mengatasi masalah?” ujarnya dalam wawancara dengan Radio Suara Surabaya, Sabtu (10/1/2015).
Hardly sangat setuju dengan adanya Media Center Pusat Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat ini.
“Terkait Media Center, kami dari KPP sudah sejak dulu mendorong Dispendik untuk membuka diri terhadap adanya pengaduan dari masyarakat. Sayangnya mulai di-launching ke masyarakat setelah muncul kasus. Namun kalau sebagai bentuk pelayanan masyarakat ini layak diapresiasi,” tutup Hardly (dop/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
