Keteladanan Pemimpin Pemegang Kekuasaan, Kunci Indonesia Bebas Dari Korupsi

Untuk mencegah dan memerangi korupsi memerlukan langkah-langkah yang komprehensif. Kata kuncinya adalah partisipasi rakyat untuk terlibat dalam melawan korupsi.

Kata kuncinya adalah kerjasama bahu membahu antar lembaga-lembaga penegak hukum. Kata kuncinya adalah sinergi antara eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Demikian disampaikan oleh Jokowi Presiden dalam sambutan tertulis dibacakan oleh Luhut Pandjaitan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan pada peringatan Hari Anti Korupsi Se-dunia di Sasana Budaya Ganesha, Kamis (10/12/2015).

“Kata kuncinya adalah keteladanan para pemimpin pemegang kekuasaan dari pusat sampai daerah untuk berdiri di depan membangun kepemimpinan yang bebas dari korupsi,” kata kepala negara

Presiden mengingatkan bahwa melawan korupsi bukan hanya karena korupsi merugikan keuangan negara. “Tapi, kita memberantas korupsi karena korupsi merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Korupsi terbukti membawa ketidakadilan, ketimpangan dan keterbelakangan. Korupsi terbukti telah menjauhkan bangsa bangsa di dunia dari kemakmuran bersama.

Itulah sebabnya, korupsi menjadi musuh bersama kita semua, musuh bersama warga dunia, serta musuh semua bangsa-bangsa.

Korupsi terbukti telah memiskinkan warga dunia,” ucap Presiden.

Korupsi di manapun di dunia, termasuk di Indonesia, berkembang, berevolusi sampai pada tahap dimana korupsi itu dilakukan secara sistematis dan bahkan sudah berjejaring.

Karena sudah masuk sampai fase berjejaring, maka untuk melawan korupsi bagi Presiden hanya perlu keberanaian untuk menjalankan dua langkah. “Aksi pencegahan yang betul betul nyata serta tindakan penegakan hukum yang betul betul tegas,”.

Tindakan pencegahan tidak kalah pentingnya dengan penegakan hukum. Presiden mengingatkan bahwa kita perlu membangun sistem dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi,

“Karena sistem yang baik itu akan efektif untuk mencegah peluang terjadinya korupsi. Untuk itu, pemerintah lakukan langkah percepatan reformasi birokrasi termasuk di dalamnya reformasi pelayanan publik dan perijinan,” kata Presiden.

Mekanisme kerja birokrasi harus diarahàkan ke pemerintahan elektronik atau E Government mulai dari cash flow management system, pajak online, e-budgetting, e-purchasing system, E-catalog pemanfaatan whistleblowing system serta banyak lagi yang lain.

“Banyak pekerjaan dalam birokrasi yang bisa dilakukan jauh lebih efisien dengan menggunakan teknologi birokrasi,” ujar Presiden.

Presiden menggarisbawahi bahwa kata kuncinya adalah membangun e-government untuk meningkatkan pelayanan publik dan memperkuat transparansi dan akuntabilitas.

Pada kesempatan ini, Presiden mengajak semua elemen bangsa agar mengukuhkan semangat bersama kita, yaitu Indonesia yang bebas dari korupsi. Semangat bersama itu tidak akan terwujud apabila kita tidak bersatu melawan korupsi. “Tanpa sinergi antar lembaga negara untuk melawan korupsi, yang senang adalah para koruptor,” kata Presiden.

Semakin agenda pemberantasan korupsi kita terhambat, yang menikmati adalah para koruptor. “Semakin kita terjebak hanya dalam wacana tanpa aksi nyata, yang tertawa-tawa adalah para koruptor,” ujar Presiden.

Tampak hadir pula pada Peringatan Hari Anti Korupsi Se-Dunia, Ketua DPD, Ketua Komisi Yudisial, Menteri Hukum dan HAM, serta Nurwiyatno Penjabat Walikota Surabaya.

Sekadar diketahui, menurut informasi dari Biro Pres Kepresidenan yang diterima suarasurabaya.net, Presiden hari ini kondisinya kurang bugar, namun tetap beraktivitas di kantor seperti biasa.

“Saat ini beliau berkantor di Istana Merdeka. Ada beberapa tugas kenegaraan yang memerlukan perhatian penuh beliau. Beliau juga menerima Wantimpres, laporan dari para menteri dan memantau situasi pasca pemungutan suara pemilukada serentak,” demikian pernyataan Biro Pers Kepresidenan. (jos/dwi/ipg)