Kompolnas Minta Data ke KPK, PPATK dan Polri Tidak Diberi

Kompolnas tidak pernah diberi data soal calon Kapolri oleh KPK maupun Polri. Ini disampaikan M Nasser Komisioner Kompolnas menyikapi anggapan Kompolnas telah membohongi Presiden soal calon Kapolri.

Anggapan ini muncul setelah Komjen Pol Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan menerima hadiah atau gratifikasi saat menjabat Kabiro Pembinaan karir mabes Polri tahun 2003-2006. Padahal Jokowi telah mengumumkan dan mengrim surat ke DPR kalau Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri.

M Nasser Komisioner Kompolnas mengatakan, yang menjawab surat soal 8 nama calon Kapolri yang disodorkan Kompolnas hanya Komnas HAM.

“Secara umum, kami minta lembaga-lembaga itu untuk mengirimkan dan membantu Kompolnas memberikan informasi yang terkait calon-calon (Kapolri) yang bersangkutan. Semua tidak dijawab, kecuali Komnas HAM,” ujar M Nasser dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (17/1/2015).

Dia mengatakan, sampai detik ini, KPK dan PPATK belum sama sekali membalas surat permintaan data track record calon Kapolri dari Kompolnas. Tetapi kabarnya, KPK dan PPATK menjawab langsung ke Presiden.

Kenyataannya, Abraham Samad ketua KPK pada Sabtu (10/1/2015), sebelum Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka mengatakan kalau KPK tidak dilibatkan dalam penunjukkan Budi sebagai calon tunggal Kapolri.

M Nasser menegaskan, kalau sejak akhir Nopember 2014 pun, telah mengumumkan ke publik kalau Kompolnas sedang mencari data dan informasi tentang calon-calon Kapolri.

Anehnya lagi, kata Nasser, Kompolnas telah melakukan MoU kepada KPK, PPATK dan Polri, tetapi praktiknya sama sekali tidak berjalan.

“Tidak ada komunikasi, padahal kita ini ada MoU, ada surat kerja sama. Justru informasi datang dari masyarakat dan teman-teman wartawan,” tutup Nasser.(faz/ipg)