Pemprov Ubah Eks Lokalisasi Ponorogo Jadi Pusat Perekonomian Baru

Pemerintah Provinsi Jawa Timur bakal mengubah eks lokalisasi di Desa Kedung Banteng, Kabupaten Ponorogo, menjadi pusat perekonomian baru di wilayah setempat.

“Kami bergerak cepat untuk memanfaatkan lahan eks lokalisasi Kedung Banteng Kecamatan Sukorejo, sebagai pusat perekonomian,” ujar Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Jatim Hizbul Wathon ketika dikonfirmasi wartawan di Surabaya, Minggu.

Lokalisasi tersebut resmi ditutup Kementerian Sosial RI, Pemprov Jatim dan kabupaten pada 8 Juni 2015.

Saat ini, kata dia, Pemprov Jatim bersama Pemkab Ponorogo dan pihak-pihak terkait tengah melakukan pemetaan, salah satunya mengiventarisasi bidang perekonomian apa yang diinginkan masyarakat eks lokalisasi dan para mucikari.

“Tahapannya masih mapping dan melihat apa yang diharapkan menjadi perekonomian di sana. Yang pasti, rencana ini akan segera dilakukan,” ucap eks Sekretaris Korpri Jatim tersebut.

Menurut rencana, Gubernur Jatim Soekarwo juga akan memberikan bantuan kepada masyarakat usai penutupan lokalisasi untuk 92 orang yang terkena dampak penutupan beserta 39 orang mucikari.

“Mungkin nanti ada yang ingin mendapat bantuan rombong bakso, rombong nasi goreng atau bantuan ekonomi lainnya,” tukasnya.

Selain akan memberikan bantuan, Pemprov Jatim juga telah memberikan bantuan kepada para wanita tuna susila (WTS) berupa uang stimultan untuk usaha sebesar Rp3 juta, yang telah diberikan pada 14 Juni 2015.

Itu artinya, kata dia, setiap WTS menerima uang sebesar Rp7 juta lebih dari penutupan lokalisasi di Ponorogo karena selain Pemprov, Kementerian Sosial juga memberikan bantuan uang Rp3 juta untuk pemberdayaan eknomi.

Tidak itu saja, setiap bulannya para WTS juga masih mendapat uang jatah hidup selama tiga bulan sebesar Rp600 ribu, dan Rp250 ribu untuk biaya transport pulang ke daerah masing-masing.

“Kami ingin memanusiakan manusia dengan sebaik-baiknya. Penutupan lokalisasi ini bukan hanya dengan menutup begitu saja, tapi ada upaya pemberdayaan bagi para WTS, mucikari dan masyarakat terdampak,” katanya. (ant/dwi)