Prigi Arisandi, Direktur Ecoton mengatakan sudah saatnya rakyat mendesak pemerintah untuk mengelola sumber daya air sendiri. Pernyataan tersebut diutarakan bertepatan dengan peringatan Hari Air Sedunia yang jatuh pada hari ini, Minggu (22/3/2015).
“Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dicabut, negara melalui BUMN dan BUMD mempunyai tanggung jawab menyediakan air bersih untuk rakyat. Pemerintah harus meminimalkan peran swasta dan asing yang selama ini menyediakan air bersih siap minum,” kata Prigi kepada suarasurabaya.net.
Prigi menambahkan, penyelamatan air harus dimulai dari pemerintah sehingga kemudian rakyat mengikuti. Pemerintah diminta menyediakan anggaran untuk mengambil alih pengelolaan air dari pihak swasta maupun asing.
“Biaya besar tidak masalah karena ini investasi untuk anak cucu kita. Selain itu, pasti lebih murah daripada memulihkan jika terlanjur rusak seperti di Jepang dan Eropa. Apalagi saat ini sumber air di Indonesia masih bisa diselamatkan,” katanya.
Menurutnya, pemerintah harus menerapkan pendekatan persuasif dan represif untuk memonitoring pengelolaan sumber daya air.
“Kalau ada yang membuang sampah di sungai harus ditindak. Pabrik yang tidak mengelola limbahnya dengan baik kalau bisa ditutup saja. Kemudian, kalau masih ada pengelolaan air oleh pihak swasta dan asing, harus dibatasi dan diawasi secara ketat,” kata Prigi.
Sekadar diketahui, Ecoton bersama dengan pecinta alam Universitas Ciputra dan Indo Water Corp akan melakukan aksi memperingati Hari Air Sedunia di depan Gedung Negara Grahadi, pukul 10.00 WIB, Minggu (22/3/2015).
Dalam aksinya, mereka meminta pemerintah pusat agar mengembalikan pengelolaan Sungai Brantas ke Pemprov Jatim, mendesak pemerintah untuk mengambil alih pengelolaan sumber daya air dari pihak swasta dan asing, serta menagih janji Basuki Hadi Muljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang akan merenegosiasi kontrak pengelolaan air dengan pihak swasta dan asing.(iss/rst)
NOW ON AIR SSFM 100
