Jendral Moeldoko Panglima TNI mengapresiasi keinginan KPK merekrut penyidik dari TNI untuk memperkuat KPK.
TNI tidak keberatan memenuhi keinginan KPK itu karena TNI juga memiliki tenaga penyidik yang handal, yang bertugas mahkamah militer.
Persoalannya sekarang jika TNI menyerahkan penyidiknya, apakah itu tidak menyalahi UU. Karena dalam UU yang disebut penyidik adalah Polri dan Pengadilan Negeri Sipil yang ditunjuk.
“Mengacu pada UU ini posisi TNI dimana, jangan sampai niat baik TNI memperkuat KPK malah menimbulkan masalah,” kata Panglima kepada wartawan di Jakarta, Jumat (8/5/2015)
TNI mengevakuasi korban bencana alam di medan yang sesulit apapun siap ikut memberantas korupsi harus siap juga.
Desmon Mahesa Wakil Ketua Komisi III DPR mengatakan, untuk memperkuat pemberantasan korupsi, penyidik KPK harus ditambah.
Lambannya penyidikan di KPK karena terbatasnya jumlah penyidik di KPK.
Rencana KPK merekrut penyidik TNI harus didiskuskan dulu dan jangan sampai tujuan baik menjadi tidak baik karena menabrak aturan.
Taufiqurrahman Ruqi Plt Ketua KPK melontarkan wacana untuk merekrut penyidik KPK murni untuk memperkuat penyidik KPK yang masih kurang.
Tidak ada hubungannya dengan konflik antara Polri dan KPK akhir-akhir ini sehingga KPK harus melirik penyidik TNI.
“Kalau penyidik TNI bergabung KPK, statusnya otomatis penyidik KPK. Tidak ada dikotomi penyidik Polri, Kejaksaan Agung atau penyidik TNI,” kata Taufiqurrahman. (jos/dwi/rst)
NOW ON AIR SSFM 100
