Sabtu, 13 Agustus 2022

Indonesia Imbau Negara-negara ASEAN Perjelas Klaim Laut China Selatan

Laporan oleh Tito Adam Primadani
Bagikan
Peta Laut Cina Selatan yang menjadi konflik banyak negara. Foto : peacepalacelibrary.nl

Setelah selama ini cenderung berkomentar normatif, maka kali ini Indonesia mengimbau negara-negara anggota ASEAN yang memiliki klaim di Laut China Selatan, untuk memperjelas klaim mereka berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional 1982 (UNCLOS 1982).

“Misalnya, Vietnam punya klaim ZEE. Tapi Vietnam hanya menarik garis pangkal dari daratan utama ke salah satu pulau kecil, yang terlalu jauh. Sebenarnya itu tidak sesuai konvensi hukum laut,” kata Arif Oegroseno Deputi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, di Jakarta, Senin (22/8/2016).

Arif menjelaskan, hal itu bukan hanya negara-negara pengklaim di ASEAN. Itu sampaikannya usai menjadi pembicara kunci dalam Simposium Asia Internasional 2016, di Hotel Shangri La Jakarta.

“Namun juga semua negara di kawasan Asia, termasuk China dan Taiwan. Mereka harus memperjelas jumlah, letak, dan titik koordinat wilayah yang diklaim,” ujar Arif.

Sejak akhir dasawarsa 80-an, China mengeluarkan klaim sepihak kepemilikan hampir semua Laut China Selatan. Mereka tidak pernah menyatakan secara resmi kepada internasional, tentang koordinat pasti Sembilan Garis Putus-putus yang dijadikan “pijakan” klaim sepihak mereka itu.

Namun, sebagai anggota ASEAN dan negara yang tidak memiliki klaim di Laut China Selatan, Indonesia berkepentingan mendorong negara ASEAN pengklaim, yakni Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darusalam, untuk segera memperjelas klaim mereka.

“Jadi peraturan perundang-undangan itu tidak hanya untuk satu negara, tapi semuanya. Karena konvensi hukum laut, sudah jadi konvensi yang dihormati 88 persen dari seluruh negara di dunia. Jadi harus kita hormati,” kata Arif dilansir dari Antara.

China juga menandatangani UNCLOS 1982, namun mereka mati-matian menolak ketetapan akhir Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag, Belanda, pertengahan Juli lalu. Mahkamah Arbitrase Internasional memenangkan pengaduan Filipina atas China.

Selain itu, dia juga menilai perlu Amerika Serikat segera meratifikasi UNCLOS 1982. Itu dikarenakan sebagai negara besar di kawasan, Amerika Serikat punya peran yang signifikan untuk memberikan contoh bagi negara-negara lain. Amerika Serikat belum menandatangani UNCLOS 1982 hingga kini.

Dia juga mengatakan, ratifikasi akan menunjukkan komitmen yang jelas dari Amerika Serikat. Itu untuk menghormati hukum laut internasional dengan menjadi bagian yang terikat di dalamnya.

“Kalau suatu negara bukan bagian dari konvensi hukum laut, lalu dia melanggar, dia tidak bisa kita gugat. Tetapi kalau dia bagian dari konvensi hukum laut, lalu dia tidak sesuai, ada suatu proses peradilan yang bisa dilakukan berdasarkan hukum laut,” ujarnya. (ant/tit/ipg)

Berita Terkait

Potret NetterSelengkapnya

Langir Sore di Grand Pakuwon

Suatu Sore di Sembayat Gresik

Sore yang Macet di Raya Nginden

Peserta Pawai Taaruf YPM Sidoarjo di Sepanjang

Surabaya
Sabtu, 13 Agustus 2022
24o
Kurs