MUI dan Polri Imbau Aksi Damai 2 Desember Sebaiknya Dibatalkan

KH Ma`ruf Amin Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI) bukan bagian dari Dewan Pimpinan MUI dan tidak ada hubungan struktural formal apapun.

MUI meminta apabila terdapat kelompok masyarakat tetap melakukan aksi demo pada 2 Desember 2016, dilarang menggunakan atribut atau simbol-simbol MUI.

MUI juga mengingatkan peserta unjuk rasa agar tetap fokus pada tema penegakan hukum kasus penistaan agama, tidak menyimpang untuk tujuan lain yang tidak sesuai dengan semangat menjaga kebhinnekaan dan keutuhan NKRI.

MUI mengimbau kepada pihak kepolisian dan aparat keamanan lainnya, dalam menghadapi para peserta unjuk rasa tetap mengedepankan pendekatan persuasif, dialogis profesional, dan proporsional serta menghindari penggunaan kekerasan.⁠⁠⁠⁠

Ketua MUI menyarankan, rencana aksi damai 2 Desember 2016, supaya dibatalkan saja. Shalat Jumat dan istighosah sebaiknya diselenggarakan di masjid yang telah tersedia, jangan di jalan protokol.

“Selain tidak pada tempatnya juga dapat mengganggu ketertiban umum,” kata Ketua MUI dalam surat edaan tausiah kebangsaan yang dikeluarkan, Selasa, 22 November 2016 malam.

Sebelumnya Jenderal Polisi Tito Karnavian Kapolri mengatakan pihaknya mendapat informasi ada upaya dan rapat-rapat khusus yang dilakukan oleh pihak tertentu, yang diduga punya agenda makar dibalik aksi 2 Desember 2016. Kalau masih terjadi demo, apalagi menutup jalan protokol, aparat keamanan, Polri dan TNI akan bertindak tegas sesuai dengan kewenangan dan Undang-undang.

Kapolda Metro Jaya dan Pangdam V Jaya, juga sudah mengeluarkan maklumat melarang jalan protokol seperti Sudirman dan Thamrin dipergunakan untuk shalat Jumat. Selain tidak pada tempatnya, juga dapat mengganggu ketertiban umum.(jos/iss/ipg)