Pernyataan Muhadjir Effendy Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Full Day School menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Meski tujuannya baik, tapi gagasan tersebut sangat lemah legitimasinya, apalagi kurikulum di Indonesia masih sering bongkar p asang.
Belum lagi contoh kebijakan lainnya yang memicu kontroversi seperti Peraturan Daerah (Perda) yang akhirnya membuat Joko Widodo Presiden melakukan Deregulasi terhadap 3.143 Perda tersebut.
Menanggapi hal itu, Erna Irawati Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan pada Lembaga Administrasi Negara RI mengatakan sebelum mengeluarkan kebijakan perlu bukti berbasis penelitian.
“Perbaikan proses di hulu kebijakan dapat dilakukan melalui perubahan dalam pendekatan pengambilan kebijakan. Menguatnya tuntutan publik untuk melakukan penyusunan kebijakan yang akuntabel, memberikan sinyal kepada pemerintah akan pentingnya penggunaan bukti berbasis penelitian atau kajian kebijakan (evidence-based) untuk mempengaruhi dan memperbaiki proses perumusan kebijakan,” kata Erna di kantornya Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (6/10/2016).
Dia menjelaskan, Lembaga Administrasi Negara (LAN) menginisiasi pengembangan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) sebagai sebuah alternatif instrumen yang mudah digunakan oleh Analis Kebijakan dan elemen pemerintah lainnya secara nasional dalam melakukan pengukuran kualitas perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik.
“IKK dikembangkan untuk mendapatkan informasi profil kebijakan di setiap Kementerian, Lembaga dan Pemda. Informasi profil kebijakan ini menjadi salah satu pemicu (trigger) partisipasi publik untuk memberikan balasan (feedback) dan evaluasi kebijakan,” kata Erna.
Selanjutnya, menurut dia, analis kebijakan dapat mengolah informasi profil kebijakan tersebut sebagai evidence (bukti) untuk menyusun rekomendasi kebijakan kepada para pengambil kebijakan. Hubungan antar stakeholder kebijakan ini mampu menciptakan sinergi dalam mengelola hulu kebijakan publik dengan lebih baik.(better policy making).(faz)
NOW ON AIR SSFM 100
