Gubernur Jatim Tinggal Menunggu Mojokerto untuk Tetapkan UMK

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim sudah menerima usulan besaran upah minimum (UMK) dari 37 kabupaten/kota di Jawa Timur. Tinggal menunggu satu kabupaten lagi.

Setiadjid Kepala Disnakertrans Jatim mengatakan, satu kabupaten yang tersisa adalah Mojokerto. Soekarwo Gubernur Jawa Timur sudah memintanya menemui Bupati Mojokerto.

“Seharusnya kemarin saya menemui Pak Bupati. Pak Gubernur yang meminta. Apa persoalannya kok sampai belum menyerahkan. Tapi Pak Bupati belum ada di tempat,” katanya, Sabtu (11/11/2017).

Setiadjid mengatakan, dari semua usulan UMK yang telah diterima Disnakertrans Jatim, rata-rata kenaikannya sudah sesuai dengan PP 78/2015 tentang Pengupahan, yakni naik 8,71 persen.

“Kemarin ada satu yang usulannya di bawah. Lumajang. Kalau tidak salah selisih Rp30ribu. Seharusnya Rp1.660.000, usulannya hanya Rp1.630.000,” ujarnya.

Bahkan, kata Setiadjid, nominal usulan itu sudah melewati pembahasan dengan Dewan Pengupahan Kabupaten, termasuk di dalamnya perwakilan serikat buruh sudah menandatangani.

“Tapi kami sudah bersurat, kemarin, supaya disesuaikan saja dengan kenaikan di PP 78/2015. Bupatinya sudah setuju,” katanya.

Selain Lumajang, ada Kabupaten Pasuruan yang mengusulkan kenaikan UMK lebih tinggi dari yang ditetapkan di PP 78/2017 tentang Pengupahan dengan metode berbeda.

“Jadi, Pasuruan itu mengusulkan dua. Satu sesuai PP 78, satunya lagi kenaikannya dua kali lipat. Jadi setelah dikali 8,71 persen, hasilnya dikali 8,71 persen lagi. Ketemunya jadi lebih tinggi. Sekitar 3 juta 800 sekian. Enggak mungkin lah,” ujarnya.

Setiadjid mengatakan, usulan kedua dari Pasuruan itu tidak mungkin disetujui pemerintah. Kalau angka itu ditetapkan sebagai UMK, kata dia, akan berbahaya bagi pengusaha.

“Akan lebih banyak perusahaan yang tidak bisa menjalankan usahanya,” ujarnya.

UMK, sesuai aturan harus ditetapkan paling lambat 21 November 2017 ini. Jadi, Setiadjid mengatakan, masih ada waktu untuk menunggu Kabupaten Mojokerto menyerahkan usulannya.

Kalaupun pada akhirnya Mojokerto tidak menyerahkan usulan UMK-nya, maka Gubernur akan tetap mengesahkan UMK-nya berdasarkan PP 78/2015.(den/ipg)