ILO Puji Komitmen Indonesia Ciptakan Lapangan Kerja Layak

Organisasi Buruh Internasional (ILO) memuji komitmen pemerintah Indonesia dalam upaya penciptaan pekerjaan-pekerjaan yang layak, seperti disampaikan dalam keterangan pers dari Kantor Perwakilan Tetap RI di Jenewa, sebagaimana dilansir Antara, Senin (1/5/2017).

Pernyataan itu disampaikan oleh Guy Ryder Direktur Jenderal ILO dalam pertemuannya dengan Hasan Kleib Duta Besar, Wakil Tetap RI di Jenewa.

Menurut Dirjen ILO, Indonesia merupakan negara yang memiliki peran penting dalam terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan di kawasan, khususnya untuk penciptaan kerja layak.

“ILO sangat mengapresiasi peran strategis Indonesia di kawasan serta komitmen pemerintah RI dalam mewujudkan tercapainya kerja layak,” ujar Guy Ryder.

Salah satu wujud keberhasilan kerja sama Indonesia-ILO adalah pelaksanaan pertemuan regional ILO ke-16 untuk kawasan Asia-Pasifik di Bali, pada 6-9 Desember 2016 lalu.

Pertemuan itu menghasilkan Deklarasi Bali (Bali Declaration) yang saat ini menjadi rujukan bagi pelaksanaan program dan kegiatan ILO dalam mewujudkan kerja layak di negara-negara kawasan Asia-Pasifik.

“Sejauh ini ILO sering melibatkan Pemerintah RI dalam pembahasan penyusunan standar internasional kerja layak di berbagai sektor, yang selanjutnya menjadi rujukan penyusunan kebijakan tenaga kerja, bagi negara-negara di tingkat nasional,” jelas Dubes Hasan Kleib.

Dia menekankan bahwa pelibatan Indonesia oleh ILO itu merupakan pengakuan terhadap kuatnya komitmen dan peran pemerintah RI terhadap terciptanya kerja layak, baik di tingkat nasional, regional maupun global.

Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang berperan dalam penyusunan panduan kerja layak di sektor pariwisata dan perhotelan di tingkat global.

ILO juga telah mengindikasikan, akan melibatkan Indonesia dalam penyusunan panduan kerja layak di zona ekspor yang akan dibahas pada akhir 2017 mendatang.

Saat ini Indonesia juga menjabat sebagai salah satu anggota deputi dari “Governing Body” (GB) ILO yang memiliki mandat untuk membahas dan menyusun berbagai program dan kegiatan ILO.(ant/den)