Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) terhadap Setya Novanto, atas kasus korupsi KTP Elektronik.
Dua hari yang lalu, 6 November 2017, beredar foto SPDP yang ditandatangani Aris Budiman Direktur Penyidikan KPK tertanggal 3 November 2017, di media sosial.
Febri Diansyah Juru Bicara KPK menegaskan, bukan pihaknya yang menyebarkan foto dokumen SPDP itu. Kata Febri, SPDP sudah diterima oleh pihak Setya Novanto sewaktu foto itu tersebar.
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, Penyidik KPK, Kepolisian dan Kejaksaan wajib menyampaikan SPDP kepada tersangka, pihak pelapor atau korban paling lama 7 hari sesudah dibuat.
“Ketika selembar SPDP atas suatu perkara sudah keluar dari KPK, tentu saja kami tidak bisa mengontrol surat itu,” ujarnya di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (8/11/2017).
Kemarin, Mustafa M Radja Ketua Harian Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) meminta kepolisian mengusut bocornya SPDP Setya Novanto.
Seperti diketahui, KPK sudah melakukan penyidikan dengan tersangka baru dalam kasus korupsi proyek KTP Elektronik yang ditaksir merugikan keuangan negara Rp2,3 triliun.
Tapi, KPK belum mengumumkan secara resmi nama serta peran tersangka baru yang dimaksud.
Selama lebih dari 4 tahun menangani, KPK sudah memroses lima orang yang terindikasi terlibat langsung dalam korupsi proyek KTP Elektronik.
Mereka adalah Irman dan Sugiharto mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri yang masih menjalani proses banding atas vonis Pengadilan Tipikor Jakarta.
Kemudian Andi Agustinus yang tengah menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor, Markus Nari politisi Partai Golkar dan Anang Sugiana Sudiharjo pengusaha yang masih dalam proses penyidikan. (rid/iss/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
