Rabu, 8 Desember 2021

Khusus Jatim, Kemensos Gelontor Dana Bansos Rp6 Triliun

Laporan oleh Fatkhurohman Taufik
Bagikan
Soekarwo Gubernur Jawa Timur berbincang dengan Khofifah Indar Parawansa, Menteri Sosial di Grahadi, Kamis (2/3/2017). Foto : Taufik suarasurabaya.net

Dana untuk program keluarga harapan (PKH) dan beras sejahtera (Rastra) untuk Jawa Timur mencapai Rp6,04 triliun atau termasuk yang paling besar dibandingkan daerah lainnya di Indonesia.

“Bansos untuk Jawa Timur memang cukup signifikan karena PKH dan Rastra mencapai Rp6,04 triliun,” kata Khofifah Indar Parawansa, Menteri Sosial usai memimpin Rapat Koordinasi Sinergitas Bantuan Sosial non Tunai di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (2/3/2017).

Menurut Khofifah anggaran Rp6,04 triliun ini khusus untuk PKH dan Rastra dan diluar anggaran sosial untuk Disabilitas, Lansia, Kelompok Usaha Bersama dan Rumah Tinggal Layak Huni yang kini juga diprogramkan Kementerian Sosial di Jawa Timur.

Dengan besarnya anggaran yang dikucurkan di Jawa Timur, Khofifah berharap seluruh bupati/walikota bisa membantu mengawal. SDM pendamping yang juga telah disiapkan oleh Kementerian Sosial diharapkan bisa bersinergi dengan pemerintah setempat.

Untuk PKH sendiri, Kemensos telah menyiapkan sebanyak 4.400 pendamping yang tersebar di seluruh wilayah di Jawa Timur. Para pendamping ini, setidaknya akan mengawal PKH bagi 1,1 juta jiwa penerima.

Terkait pengawalan ini pula, Kemensos berharap pemerintah kabupaten/kota bisa memperkuat Dinas Sosial. Jangan sampai Dinas Sosial dicampur dengan sub bidang lainnya.

“Selama ini di Jatim baru 50 persen kabupaten/kota yang Dinas Sosialnya single fungtion. Lainnya masih merangkap, yang banyak Dinas Sosial masih merangkap dengan Dinas Ketenagakerjaan,” kata Khofifah.

Terkait hal ini, Kemensos sebenarnya pada Mei 2015 silam juga telah minta Kementerian Dalam Negeri mengubah struktur Dinas Sosial di seluruh Indonesia agar berdiri sendiri dan tidak bergandengan dengan dinas lain.

Sementara itu, Soekarwo Gubernur Jawa Timur mengatakan, program PKH ini diharapkan bisa mengurangi kemiskinan dengan cepat. Sayangnya, program ini belum sepenuhnya bisa dimanfaatkan dengan mudah oleh masyarakat.

“Di lapangan saya lihat masyarakat miskin masih kesulitan, bagaimana caranya menggesekkan dan memanfaatkan kartu di e-warung. Contohnya di Benowo beberapa waktu lalu sampai ada yang menangis takut tak bisa keluar uangnya kalau tidak diambil,” kata Soekarwo.

Oleh karenanya, pemanfaatan pendamping sangat dibutuhkan dalam mendampingi masyarakat. Sehingga masyarakat tidak lagi kebingungan untuk mengambil dana bantuan, yang mana memang dilakukan dengan sistem rekening.

Terlepas dari semua itu, Soekarwo menargetkan, pada tahun 2017 seluruh PKH tuntas mendapatkan bantuan. “Program ini bagus, karena kemungkinan dipotong itu kecil sekali. Semua dana masuk langsung ke rekening masyarakat yang menerima program ini. Bisa dikatakan ini tepat sasaran,” kata dia.(fik/den)

Berita Terkait

Potret NetterSelengkapnya

Suasana Unjuk Rasa di Depan Taman Pelangi Surabaya

Suasana Unjuk Rasa Menuju Kantor Bupati Gresik

Suasana Unjuk Rasa Melewati Basra

Surabaya
Rabu, 8 Desember 2021
26o
Kurs