345 Pengaduan Korupsi dari Jawa Timur Sudah Terverifikasi

Laode Muhammad Syarif Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan, ada sejumlah 1.772 pengaduan masyarakat Jawa Timur yang masuk ke KPK pada periode 2015-2018.

Dari sejumlah pengaduan itu, 345 pengaduan telah terverifikasi. KPK masih perlu melakukan tindakan lebih lanjut dengan melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket).

Pengaduan masyarakat tersebut, kata Laode, kebanyakan terkait dengan penyelenggara pemerintah daerah di Jawa Timur. Menurutnya, pengaduan itu datang dari hampir semua kabupaten/kota di Jawa Timur.

Data KPK soal jabatan pelaku korupsi secara nasional selama kurun waktu 2004 hingga akhir November 2017 lalu, terbanyak dari kalangan swasta sebanyak 183 orang.

Menyusul kemudian, pejabat eselon I, II, dan II sebanyak 175 orang, anggota DPR maupun DPRD sebanyak 144 orang, dan wali kota maupun bupati atau wakilnya sebanyak 69 orang.

Dia mengaku tidak ingat daerah atau kabupaten/kota mana di Jawa Timur yang terbanyak menyumbangkan pengaduan masyarakat. Dia mengatakan, hampir merata.

“Tapi mayoritas tiga hal ya, perizinan, pengadaan barang/jasa, ada juga pengadaan bansos, dan promosi mutasi jabatan. Misalnya kalau mau jadi kepala sekolah, mau jadi kepala dinas, atau pindah dari satu tempat ke tempat lainnya,” ujarnya di Grahadi, Rabu (7/3/2018).

Data KPK menunjukkan, selama 2004 hingga akhir November 2017 lalu, ada tiga modus perkara korupsi yang ditangani KPK yang cukup menonjol. Terbanyak adalah modus penyuapan yakni 396 kasus.

Selanjutnya, modus korupsi yang banyak ditangani oleh KPK selama kurun waktu itu adalah pengadaan barang dan jasa sebanyak 171 kasus, dan penyalahgunaan anggaran sebanyak 46 kasus.

Laode menegaskan kembali, bahwa semua pengaduan masyarakat dari Jawa Timur selama 2015 hingga 2018 yang sudah terverifikasi masih perlu tindakan pulbaket.

“Jadi itu belum tentu tindak pidana korupsi (TPK), tapi ada laporannya,” ujar Laode usai mengikuti rapat koordinasi dan penandatanganan Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Jawa Timur.(den/dwi)