Akreditasi Perguruan Tinggi di Indonesia Banyak Berubah

Sistem akreditasi perguruan tinggi di Indonesia dipastikan bakal banyak perubahan seperti disampaikan Prof Ir Dwiwahju Sasongko MSc PhD, Ketua Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), di hari kedua Pertemuan Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN-BH) se-Indonesia di Gedung Pusat Riset Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Kamis (5/4/2018).

Menurut Prof Ir Dwiwahju Sasongko MSc PhD, beberapa perubahan harus dilakukan agar standar perguruan tinggi di Indonesia nantinya bisa lebih meningkat, bahkan bisa bertaraf internasional.

“Kalau saat ini standar akreditasi nasional masih mengedepankan input, sedangkan standar internasional lebih pada output,” terang dosen Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung (ITB).

Dijelaskan Sasongko, perubahan yang akan dilakukan di antaranya kelembagaan akreditasi berubah menjadi dua, yakni Badan Akreditasi Nasional (BAN) yang akan melakukan akreditasi institusi dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang akan melakukan akreditasi program studi sesuai rumpun keilmuan.

“Kami perkirakan nantinya ada sekitar 10 LAM yang akan beroperasi di Indonesia, di antaranya LAM Kesehatan, LAM teknik, dan lain-lain,” kata Sasongko.

Perubahan tersebut, lanjut Sasongko, didasarkan pada UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menjelaskan Sistem Akreditasi Nasional (SAN).

Selain itu, Sasongko mengingatkan bahwa hal itu sesuai Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015, tujuh kriteria akreditasi yang mengacu pada Standar BAN-PT kini berubah menjadi sembilan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).

Kesembilan kriteria tersebut adalah Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; Keluaran dan Dampak Tridharma; Pendidikan; Penelitian; Pengabdian kepada Masyarakat; Mahasiswa; Sumber Daya Manusia (SDM); Keuangan, Sarana dan Prasarana; Tata Pamong dan Kerjasama.

Pria yang memperoleh gelar sarjananya di ITB ini juga menyampaikan beberapa perubahan yang akan diterapkan, seperti halnya yang mulanya akreditasi menggunakan skala A sampai C akan berubah menggunakan predikat baik, baik sekali, dan unggul.

“Beberapa perubahan tersebut rencananya akan diterapkan pada Oktober mendatang,” sambung Sasongko lulusan University of New South Wales, Australia ini.

Sementara itu, Dr Arif Satria SP MSi., Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) selaku moderator mengungkapkan, diskusi mengenai sejumlah isu yang terkait era disruption seperti yang dibahas sebelumnya, menuntut perguruan tinggi untuk lebih adaptif.

“Kita seharusnya mampu menjadi kampus 5.0 tidak hanya sekedar 4.0, sehingga kita akan menjadi trendsetter perubahan,” ujar rektor PTN termuda di Indonesia ini.

Pria yang akrab disapa Arif ini menambahkan, otomatisasi dan Internet of Things (IoT) pada era ini mengakibatkan 3.900 pekerjaan hilang di Amerika, akan tetapi 19.000 pekerjaan baru muncul.

“Dinamika pekerjaan begitu cepat, perguruan tinggi dituntut untuk semakin lincah, menyikapi hal tersebut diharapkan proses akreditasi dari BAN-PT juga semakin adaptif,” tukas Arif.

Diujung pembahasan Prof Ir Dwiwahju Sasongko MSc PhD berharap dengan adanya perubahan baik yang sudah atau yang akan diterapkan mampu membangun budaya mutu di masing-masing perguruan tinggi.

“Yang sebelumnya perguruan tinggi terpaksa melakukan akreditasi karena diwajibkan, akan berubah menjadi sukarela karena merasa telah membutuhkan akreditasi sebagai bentuk penjaminan mutu kepada masyarakat,” ujar Sasongko.

Setelah selesainya penyampaian materi, dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama antara ITS dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam bidang pengembangan industri pupuk, dan penandatanganan perjanjian kerjasama antara ITS dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam bidang kelautan dan kemaritiman.

“Ini adalah contoh nyata solusi dari masalah yang telah dirumuskan ketika penandatanganan nota kesepahaman antara 11 PTN-BH sebelumnya,” pungkas Rektor ITS Prof Ir Joni Hermana MScEs PhD.(tok/rst)