Yudi Latief Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menilai perlu ada perbaikan di sejumlah sektor untuk mengantisipasi berbagai bentuk terorisme. Salah satunya denfgan perbaikan sistem keamanan.
Menurut Yudi, prosedur pengamanan di Indonesia masih terlalu longgar. Padahal sudah seharusnya menerapkan prosedur pengamanan yang ketat.
“Aksi teror yang terjadi di Mako Brimob dan beberapa tempat lain, menunjukkan harus ada perbaikan sistem keamanan di tempat-tempat umum seperti bandara, daerah perbatasan dan di pusat keramaian,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (19/5/2018).
Bahkan, lanjut Ketua BPIP, ke depan tidak menutup kemungkinan ada perhatian khusus terhadap pengamanan rumah ibadah.
Selain itu, Yudi juga melihat sistem kontrol sosial harus diperbaiki. Terorisme menurutnya bukan kejahatan biasa yang mengancam keamanan personal, tapi juga mengancam keamanan negara.
Untuk mencegah penyebaran paham radikal, seluruh elemen masyarakat perlu dilibatkan. Perlu diciptakan sistem kontrol sosial untuk membantu pertahanan dan keamanan bangsa.
“Cara menghadapi terorisme harus memakai Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), salah satunya dengan mengaktifkan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) ideologi. Sekarang sistem keamanan di lingkungan lebih longgar. Kalau dulu ada pendatang baru di suatu lingkungan harus lapor ke pihak RT atau RW,” tegasnya.
Untuk mencegah virus terorisme, BPIP dengan Kementerian Agama terus mengembangkan dialog antaragama yang tidak hanya melibatkan elite. Tapi, dilanjutkan dengan pertukaran kerja sama antaragama di wilayah akar rumput.
Yudi berharap hal itu akan menjadi perisai untuk mengantisipasi kalau ada sesuatu aksi provokasi. Jangan sampai masyarakat terbelah, tapi BPIP berharap hal itu justru memperkuat jejaring sosial. (rid/tna/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
