Prihatin Suhu Bumi, Tim ITS Gagas Nusantara Blue Carbon Insurance

Perubahan iklim yang cukup drastis karena peningkatan konsentrasi karbondioksida (CO2) sampai 40 persen dari sebelumnya, menjadi perbincangan hangat.

Dunia internasional sendiri sudah banyak mencanangkan berbagai kebijakan, salah satunya adalah Perjanjian Paris.

Kebijakan tersebut mengharuskan semua negara untuk menjaga suhu bumi supaya tidak lebih dari dua derajat celcius. Indonesia pun turut berpartisipasi dalam upaya tersebut.

Berlatar belakang permasalahan itu, tim mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya yang terdiri dari Citra Audinasari, Prima Tama Setyasa, dan Arofatus Zulfa merencanakan sebuah kebijakan berupa Nusantara Blue Carbon Insurance.

“Ide ini memungkinkan adanya investasi untuk menjaga lingkungan di masa depan,” terang Citra Audinasari, ketua tim.

Mahasiswa yang akrab disapa Citra ini juga mengatakan bahwa konsep ini nantinya akan memanfaatkan sektor kehutanan sebagai ladang untuk penurunan emisi karbon.

Hal ini dikarenakan hutan mampu menyerap karbon sampai 17,2 persen. Untuk jenis hutan yang dioptimalkan adalah hutan mangrove atau blue carbon.

“Mangrove dipercaya mampu menyimpan karbon empat kali lebih banyak dari hutan tropis,” tambah Citra.

Guna mewujudkan rencana tersebut, menurut Citra, dalam eksekusinya nanti akan dilakukan mekanisme perdagangan karbon (carbon trading).

Indonesia, kata Citra sangat berpotensi untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini sejalan dengan melimpahnya ekosistem mangrove di Indonesia.

Negara maju sebagai penghasil emisi akan bekerja sama dengan Indonesia untuk mendapatkan blue carbon.

“Indonesia akan menjadi negara produsen (negara penghasil blue carbon) terbesar di dunia,” kata Citra yang juga mahasiswi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) ITS tersebut.

Dengan adanya perdagangan karbon ini, lanjut Citra, tentunya diharapkan tidak sampai merusak ekosistem mangrove. Sehingga tim yang berada di bawah bimbingan Arwi Yudhi Koswara ST MT ini menerapkan juga sistem asuransi karbon.

Sistem asuransi tersebut, jelas Citra, melibatkan dua pihak utama yakni tertanggung dan penanggung. Pihak tertanggung merupakan pemerintah provinsi yang bertanggung jawab atas kawasan pesisir di daerahnya.

“Sementara pihak penanggung merupakan pemerintah pusat yang memberikan perlindungan dan insentif kepada pemerintah provinsi,” ujar Citra.

Nantinya, jelas Citra, insentif yang diberikan akan digunakan untuk pemberdayaan dan pengembangan pembangunan pesisir.

Selain itu, masyarakat di sekitar pesisir juga akan merasakan keuntungan secara ekonomis. Dengan adanya program perlindungan pesisir maka mangrove sebagai carbon sink yang merupakan habitat ikan akan terjaga. “Sehingga nelayan akan lebih mudah mencari ikan,” lanjut Citra.

Citra juga menambahkan bahwa adanya gagasan blue carbon insurance, akan membantu komitmen Presiden Joko Widodo dalam mencapai pengurangan emisi karbon sebesar 29 persen pada tahun 2030.

“Ide ini diprediksi tidak hanya memberikan keuntungan secara ekologis namun juga memberikan dampak keuntungan ekonomis,” pungkas Citra.(tok/rst)