Soekarwo Raih Penghargaan Atas Komitmennya Hadapi MEA

Soekarwo Gubernur Jatim meraih penghargaan sebagai Tokoh Standardisasi kategori Pemrakarsa dari Badan Standardisasi Nasional (BSN). Penghargaan ini diraih Pakde Karwo, sapaan lekatnya, karena komitmen dan keseriusan kuat dalam memimpin Jatim menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dengan memberikan insentif sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) kepada Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Penghargaan ini diserahkan oleh Bambang Prasetya Kepala BSN saat acara pembukaan Bulan Mutu Nasional 2018 di Grand City Convention and Exhibition Surabaya, Kamis (25/10/2018).

Dalam sambutannya, Pakde Karwo mengatakan bahwa standardisasi merupakan faktor penting dalam industri perdagangan. Hal ini dikarenakan suatu produk yang telah terstandardisasi atau memiliki sertifikat SNI akan menumbuhkan kepercayaan kepada pembeli.

Terlebih lagi dalam era kemajuan teknologi informasi saat ini, masyarakat lebih senang membandingkan produk dalam negeri dengan negara lain atau yang berstandar internasional.

“Ini kultur baru di masyarakat soal kepercayaan, jadi standardisasi ini yang membuat industri perdagangan di Jatim berkembang,” katanya berdasarkan rilis yang diterima suarasurabaya.net

Selain menumbuhkan kepercayaan, lanjut Pakde Karwo, penerapan SNI pada produk IKM di Jatim sangat penting dalam meningkatkan mutu, daya saing dan pertumbuhan usaha yang sehat. Apalagi perdagangan dalam negeri Jatim sangat baik dimana pada tahun 2017 tercatat surplus sekitar 164 triliun rupiah.

Pemprov Jatim, lanjutnya, terus memberikan pendampingan penerapan SNI bagi IKM, sampai dengan memperoleh sertifikasi baik manajemen maupun produk. Pendampingan ini diantaranya dengan menyiapkan manajemen mutu, penataan proses produksi dan pengujian produk.

Terhadap IKM yang belum memperoleh standar SNI, Pemprov Jatim menyiapkan inkubator untuk membenahi kualitas produk termasuk packaging sebelum diajukan ke BSN.

“Kami terus mendorong para pelaku IKM agar produknya terstandardisasi, apalagi hasil sensus tahun 2016 lalu jumlah UMKM di Jatim 12,1 juta, naik hampir 300 persen dari tahun 2008 yang sebanyak 4,2 juta UMKM,” katanya.

Sementara itu, Bambang mengatakan, ini merupakan kedua kalinya Jatim dipilih sebagai tempat penyelenggaraan Bulan Mutu Nasional. Menurutnya, penyelenggaraan Bulan Mutu Nasional sudah menjadi tradisi sejak lama di Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya kesadaran kuat bila ingin berkompetisi dengan baik maka tidak bisa meninggalkan standardisasi.

“Inilah pentingnya standardisasi, suatu industri bila ingin masuk pasar harus dijamin dengan produknya yang bagus,” katanya.

Terkait dengan launching Kantor Layanan Teknis (KLT) BSN di Provinsi Jatim yang bertempat di Surabaya, hal tersebut merupakan pilihan Bappenas karena Jatim dinilai sebagai provinsi maju dalam bidang industri dan jumlah UMKM yang banyak. Keberadaan KLT ini nantinya dapat mengintensifkan IKM untuk datang berkonsultasi terkait proses standardisasi.

“Dengan adanya KLT ini diharapkan jumlah IKM di Jatim yang terstandardisasi meningkat,” katanya.

Dalam acara ini dilakukan penandatanganan MoU antara Pemprov Jatim dengan BSN tentang pembinaan dan pengembangan standardisasi dan layanan kesesuaian di Provinsi Jatim. Serta, dilakukan soft launching Kantor Layanan Teknis (KLT) BSN di Surabaya.(tin/rst)