DPRD Jatim akan melaporkan Pemkot Surabaya ke Menteri Dalam Negeri karena menunda-nunda penyerahan Terminal Joyoboyo dan Osowilangun, dua terminal tipe B di Surabaya.
Kuswanto Ketua Komisi D DPRD Jatim menyatakan ini berdasarkan aturan yang sudah termuat di dalam Undang-Undang 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahwa terminal tipe B dikelola Pemprov.
“Sudah jelas sekali, terminal tipe A dikelola (pemerintah) pusat, tipe B dikelola Pemprov dan tipe C dikelola Kabupaten/kota. Ini sudah ada aturannya,” katanya, Selasa (24/12/2019).
Politisi Partai Demokrat itu menegaskan, niatan Pemkot Surabaya untuk tetap mempertahankan dua terminal tipe B dengan berbagai alasannya telah melawan undang-undang.
“Kalau ada pembangkangan terhadap undang-undang, kami menilai bahwa ini sudah mengarah pada tindakan melawan hukum,” ujarnya.
Komisi D DPRD Jawa Timur berencana melakukan kajian khusus pengelolaan terminal itu tahun depan. DPRD Jatim sudah berkomunikasi dengan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.
“Kemenhub menyarankan agar kami langsung menemui dan berkonsultasi dengan Mendagri. Kami akan jalankan saran itu. Akhir tahun ini kami akan menindaklanjuti,” katanya.(den/tin/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
