Gubernur Perbarui Referensi Titik Patahan Bumi di Jatim dari BNPB

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur meng-update (memperbarui) referensi tentang titik patahan bumi yang berpotensi menyebabkan gempa bumi di Jawa Timur dari rombongan Doni Monardo Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) saat berkunjung ke Grahadi, Kamis (11/7/2019) malam.

“BNPB dan tim pakar geologi ini sudah pernah ke Sumatera Selatan, ternyata di salah satu area strategis ada potensi patahan bumi yang bisa menjadi sumber gempa. Lalu titik itu dikasih tanda dengan patok. Nah, di sini (Jawa Timur) juga ada titik-titik itu. Saya tiap hari mendapat update, terjadi gempa di mana, berapa kilometer kedalamannya, berapa skala richter, dan lainnya,” ujarnya.

Sayangnya tidak disebutkan, perbaruan apa saja tentang titik patahan bumi di Jawa Timur yang telah didapat Khofifah dari Kepala BNPB. Dia hanya mengatakan, pertemuan itu adalah tindak lanjut pertemuan sebelumnya pada April lalu. Saat itu, Kepala BNPB menyampaikan antisipasi atas potensi gerakan patahan bumi di Jatim.

Gubernur dan BNPB dalam kesempatan itu juga membahas Indeks Pengurangan Risiko Bencana. Sebab, pengurangan risiko bencana menjadi salah satu Indeks Kinerja Utama (IKU) dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jatim 2019-2024.

Melalui pertemuan dengan Kepala BNPB itu, Khofifah mengaku ingin mendapatkan parameter terukur yang lebih implementatif yang akan dimasukkan ke dalam Indeks Pengurangan Risiko Bencana yang ada di dalam IKU RPJMD Jatim.

“Raperda RPJMD yang sudah ditandatangani bersama dengan DPRD sudah dikirim ke Mendagri. Harapannya, setelah dari Mendagri, kami bisa melakukan breakdown IKU, terutama tentang Indeks Pengurangan Risiko Bencana,” kata Khofifah.

Indeks Pengurangan Risiko Bencana, kata Khofifah, adalah hal baru. Karena itu dia mencari berbagai referensi terkait indeks tersebut untuk memaksimalkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan disesuaikan dengan RPJMD.

“Kami ingin mendapat masukan dari BNPB, pakar, dan pihak berkompeten lainnya. Kami ingin mem-break down paramater itu lebih spesifik. Baik regional provinsi, maupun lokal. Sehingga jelas, parameter pengurangan resiko bencana seperti apa? Peran individu, keluarga, dan masyarakat seperti apa? Peran Pemkab/Pemkot seperti apa? Lalu Pemprov mengintervensinya seperti apa? Semua jelas dan terukur,” katanya.

Dengan adanya parameter-parameter yang terukur itu, dia berharap bisa mengedukasi dan memahamkan masyarakat, khususnya tentang bencana alam. Tujuannya, masyarakat menjadi lebih siap melakukan antisipasi, dan bisa terselamatkan jika terjadi bencana alam di tempat tinggal mereka.

“Jadi masyarakat paham, ini lho hasil penelitannya, di titik ini ada sesar, berarti ada gerakan tanah yang mendorong ke atas, nanti patahannya di sini, dan sebagainya. Ini sudah terpetakan oleh pakar geologi UGM yang sudah melakukan penelitian di beberapa titik di Jawa Timur,” ujarnya.(den/iss/ipg)