Joko Widodo Presiden mengatakan tidak tertarik dengan dua opsi yang disampaikan Bambang Brodjonegoro Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, tentang rencana pemindahan ibu kota negara.
Dua opsi yang dimaksud, ibu kota negara tetap di Kota Jakarta, tapi kawasan Istana Kepresidenan dan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, menjadi distrik khusus pemerintahan.
Lalu opsi kedua, ibu kota tetap berada di Pulau Jawa, cuma pindah sekitar 50-70 kilometer dari Kota Jakarta.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi dalam rapat kabinet terbatas, yang digelar Senin (29/4/2019) siang hari ini, di Kantor Presiden, Jakarta Pusat.
Menurut Presiden, Pulau Jawa sudah terlalu banyak penduduknya, yaitu 57 persen dari total penduduk Indonesia atau sekitar 140-150 juta orang.
Kota Jakarta, lanjut Jokowi, sudah berpenduduk 10,2 juta orang, dan tercatat di urutan ke-4 kota terpadat di dunia. Kepadatan penduduk itu merupakan salah satu faktor pemicu kemacetan lalu lintas.
Kondisi itu diperparah dengan cukup seringnya bencana banjir yang melanda wilayah Kota Jakarta dan sekitarnya.
Secara terbuka, Jokowi Presiden memilih opsi ketiga, yaitu rencana pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa.
“Data yang saya terima, di Jawa sekarang penduduknya sudah 57 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Di Sumatera 21 persen, di Kalimantan masih 6 persen, Sulawesi 7 persen, Papua dan Maluku 3 persen. Apa di Pulau Jawa masih mau tambah penduduk? Kalau masih berpikir tiga alternatif (pemindahan ibu kota), saya sudah tidak berpikir opsi yang pertama dan kedua,” tegasnya di Kantor Presiden, Jakarta Pusat.
Sebelumnya, Kepala Bappenas memaparkan hasil kajian yang menegaskan Jakarta sudah tidak layak menjadi ibu kota negara, pusat pemerintahan.
Selain kemacetan dan banjir, kualitas air sungai di Jakarta sangat buruk, di mana sekitar 96 persen aliran sungainya tercemar limbah.
Dengan mempertimbangkan sejumlah permasalahan itu, Bappenas mengusulkan pemindahan ibu kota negara ke lokasi yang merepresentasikan identitas bangsa.
Rencana pemindahan ibu kota negara itu salah satunya supaya pembangunan nasional lebih merata, tidak terpusat di Jakarta atau Pulau Jawa. (rid/tin/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
