Kecewa Pengelola JX International, PSLI Batalkan Digelar Tahun Ini

Pasar Seni Lukis Indonesia (PSLI) batal digelar tahun ini. Alasannya, pihak panitia mengaku kecewa dengan perubahan sistem menejemen pengelolaan di JX International.

M. Anis Ketua Sanggar Merah Putih sebagai penyelenggara mengatakan, hari Selasa kemarin dirinya sudah menyampaikan surat pembatalan PSLI itu kepada Khofifah Indar Parawangsa Gubernur Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi.

“Dalam surat itu saya sampaikan permohonan maaf karena kami terpaksa membatalkan PSLI tahun ini. Event itu kami batalkan karena PT Gedung Expo Wira Jatim sebagai anak perusahaan BUMD PT PWU (Panca Wira Usaha) yang mengelola gedung JX International tidak profesional, tidak beretika, dan sewenang-wenang,” ujarnya dalam konferensi pers di rumah makan Jl Gubernur Suryo, Rabu (21/8/2019).

Anis membeberkan kronologi tindakan pengelola gedung JX International yang ia anggap tidak profesional. Anis menyampaikan, bulan Juni lalu ia menerima surat konfirmasi dari PT Gedung Expo yang menyebut bahwa PSLI berlangsung sesuai rencana yaitu 11 sampai 20 Oktober 2019. Tanggal itu memang sesuai dengan booking gedung yang panitia lakukan bulan Oktober tahun lalu. Dalam surat tersebut juga dicantumkan besaran biaya sewa gedung selama 10 hari yaitu Rp330 juta termasuk PPN 10 persen.

Tetapi, kata Anis, pada tanggal 6 Agustus, salah seorang staf PT Gedung Expo mengirim pesan melalui Whatsapp, memberitahu kalau PSLI diundurkan menjadi tanggal 18-24 Oktober 2019 karena berkaitan ada pameran properti dan pameran buku Big Bad Wolf (BBW).

“Hari itu juga, pengelola gedung mengirim surat kedua yang isinya secara sepihak menggeser jadwal pelaksanaan yang sudah disepakati bersama. Mereka juga mengurangi hari pelaksanaan dari 10 hari menjadi 7 hari dan dengan sewenang-wenang pula menaikkan uang sewa dari Rp330 juta termasuk PPN 10 persen menjadi Rp770 juta belum termasuk PPN. Kesewenang-wenangan inilah yang akhirnya membuat kami mengambil keputusan untuk membatalkan pelaksanaan PSLI tahun ini,” kata Anis.

Anis mengungkapkan, persiapkan PSLI tahun ini, sebenarnya telah disiapkan sejak bulan Januari lalu. Para peserta mendaftar sejak 1 Mei 2019, dan saat ini sebanyak 140 booth atau stand yang sudah dibooking teman-teman pelukis. Demikian juga beberapa mitra kerja sudah berkomitmen untuk mendukung PSLI 2019.

“Tetapi para pelukis dan mitra kerja itu berkomitmen untuk PSLI yang berlangsung tanggal 11 sampai 20 Oktober, seusai waktu pelaksanaan yang kami rencanakan sejak awal. Bukan untuk waktu yang lain,” katanya.

Sekadar diketahui, PSLI adalah event reguler tiap tahun yang diikuti oleh sekitar 200 pelukis dari seluruh Indonesia, dan sudah menjadi agenda para seniman tiap tahun. Tahun lalu, 2018, oleh Kementerian Pariwisata RI, event ini dimasukkan ke dalam 100 Event Nasional, Wonderful Indonesia. PSLI sudah menjadi ikon even kesenian di Jawa Timur.

“Berdasarkan sejarah, sebelumnya PSLI berlangsung di gedung dan pelataran Balai Pemuda, Jl. Gubernur Suryo, Surabaya. Oleh Pemprov Jatim even ini diminta untuk dipindahkan ke gedung JX International, karena ketika itu gedung ini belum tersosialisasi dengan baik ke masyarakat, dan sepi pengguna. Karena itulah sejak 2013, pelaksanaan PSLI kami pindahkan ke JX International yang tidak lain milik Pemprov Jatim,” katanya.

Menurut Anis, sejak pertama kali diselenggarakan, visi PSLI adalah membantu dan memfasilitasi para pelukis untuk bertemu dengan kolektor, galeri serta masyarakat pecinta seni. Selain itu, PSLI juga menjadi ajang bagi para pelukis untuk memperluas jaringan yang selama ini tidak mudah mereka lakukan.

“PSLI adalah ajang silaturahmi antar pelukis dan seniman, dan PSLI juga menjadi ajang edukasi bagi para siswa-siswi karena banyak sekolah di Surabaya dan Sidoarjo yang memberi penugasan kepada para siswanya untuk mengunjungi dan membuat laporan tentang PSLI,” katanya.

Anis mengatakan, sebagai aset milik pemerintah daerah, seharusnya sarana ini tidak semata-mata dikelola untuk mengejar pemasukan, tetapi juga dapat dimanfaatkan masyarakat antara lain untuk berekspresi dan berapresiasi seni serta meng edukasi, dengan tetap dikelola secara profesional dan beretika.

“Kami siap menjadi tumbal untuk keburukan manajemen. Ini kan milik Pemprov, tentunya bisa dipakai untuk masyarakat dengan harga sewa terjangkau,” katanya. (bid/dwi)