Tokoh Papua Sampaikan Persoalan Kualitas SDM dan Harga Barang Kebutuhan kepada Presiden

Joko Widodo Presiden, siang hari ini, Selasa (10/9/2019), menerima 61 orang tokoh yang mewakili unsur adat, gereja, organisasi, akademisi, serta pemuda Papua dan Papua Barat, di Istana Negara, Jakarta.

Pertemuan itu merupakan salah satu upaya yang diinisiasi pemerintah, dalam rangka percepatan kesejahteraan masyarakat Tanah Papua.

Di hadapan Presiden, Abisai Rollo selaku ketua rombongan menyampaikan keluhan atas berbagai problem yang dialami masyarakat asli Papua, serta harapan supaya pemerintah menghadirkan solusinya.

Pertama, Abisai menyinggung pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, supaya penduduk asli Papua mampu memanfaatkan potensi yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan.

Menurutnya, sumber daya manusia Papua yang berkualitas lebih berharga serta diperlukan di masa depan, ketimbang sumber daya alam yang terbatas dan akan habis.

Abisai mengungkapkan, sebagian generasi muda asli Papua kurang pendidikan. Banyak anak-anak yang putus sekolah, menganggur serta terlibat masalah sosial, baik di Papua mau pun di luar Papua.

Lebih lanjut, Abisai menyebut perubahan profil demografi juga menimbulkan kecemasan akan persaingan di berbagai sektor yang tumbuh di Papua.

Para tokoh Tanah Papua menyadari, persaingan untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi tidak bisa dihindari. Tapi, di sisi lain, persaingan juga bisa menghilangkan akses dan kesempatan orang Papua yang sedang merintis usaha.

Selain itu, produktivitas dan inovasi yang didorong, berpotensi menggerus kearifan lokal atau adat yang dihormati orang Papua selama berabad-abad, semisal yang berhubungan dengan kosmologi dan pelestarian lingkungan.

Abisai berharap perubahan demografi tidak menjadi batu sandungan. Dia bilang, berbagai pihak perlu memahami kebutuhan orang Papua asli, dan memutuskan cara-cara pemenuhan kebutuhan yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Ketua DPRD Jayapura itu pun berharap, dalam waktu dekat harga barang kebutuhan bisa sama dengan daerah lain, seperti di Surabaya. Sehingga, pendapatan bulanan penduduk asli Papua masih ada yang bisa disisihkan untuk biaya kuliah anak-anaknya.

“Semoga tidak lama lagi harga barang di Papua sama dangan Surabaya misalnya, sehingga pendapatan sebulan masih ada untuk membiayai anak-anak kuliah,” ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Pada kesempatan itu, Abisai yang merupakan kepala adat di Tanah Tabi, Port Numbay, dan daerah perbatasan Indonesia-Papua Nugini, meminta Pemerintah Indonesia tidak menghukum generasi muda Papua.

Yang lebih pas untuk merespon generasi muda Papua, lanjut Abisai adalah melakukan pembinaan, karena mereka juga bagian dari generasi penerus masa depan Indonesia.

“Mereka jangan dihukum, namun dibina, karena mereka adalah masa depan Indonesia. Kami membuka hati seluas-luasnya, kami membuang semua atribut untuk berdialog yang jujur,” ucapnya.

Menurutnya, dialog bisa ditempuh untuk menyelesaikan masalah. Masyarakat Papua, kata Abisai, bersedia melepas semua atribut untuk berdialog dengan Jokowi Presiden. (rid/iss/ipg)