Jumat, 29 Maret 2024

Khofifah: Kepala Daerah di Jatim ke Luar Negeri Rata-Rata Pakai APBD

Laporan oleh Denza Perdana
Bagikan
Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur. Foto: Dok./Anggi suarasurabaya.net

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur mengatakan, dia selalu menerima surat penjelasan kepada Menteri Dalam Negeri kalau ada kepala daerah di Jawa Timur yang akan pergi ke luar negeri.

“Ada suratnya, setiap surat ada penjelasannya. Jadi kalau ke luar negeri biasanya detail, kok, agendanya apa? Biaya dari mana? Rata-rata (pakai) APBD. Kan, suratnya ada, dokumennya ada,” katanya.

Belakangan ini, seringnya Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya ke luar negeri sedang hangat dibincangkan. Salah satu media memberitakan, Risma adalah kepala daerah di Jatim yang paling sering ke luar negeri.

Pemkot Surabaya melalui Kabag Humasnya menyanggah berita itu dengan menyatakan bahwa Risma ke luar negeri selalu menggunakan biaya dari pihak pengundang, tidak pakai APBD Kota Surabaya.

“Prinsipnya, enggak apa-apa kalau suratnya ada. Kalau memang dibiayai (oleh pengundang), saya takut double budget (pembiayaan ganda). Karena ada suratnya,” ujarnya.

Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, Gubernur memang menjadi yang pertama menerima surat penjelasan kepada Mendagri dari bupati atau wali kota yang akan melakukan aktivitas di luar negeri.

Meski tidak berhak melarang, setiap kepala daerah yang akan melakukan kegiatan ke luar negeri, adabnya, kepala daeraah menyampaikan penjelasan mendetail kepada Mendagri melalui Gubernur.

“Nah, surat yang masuk rata-rata APBD. Rata-rata, lho, ya. Jadi kalau betul dari pengundang dapat, saya khawatir itu double budget. Atau, suratnya yang salah ketik,” kata Khofifah.

Menurutnya, salah ketik pada surat penjelasan yang disampaikan ke Mendagri melalui Gubernur itu bisa saja terjadi. Khofifah bilang, surat-surat dari kepala daerah itu bisa dicek kembali.

“Saya takutnya salah ketik. Bisa saja, kan? Tapi kalau suratnya tidak salah ketik, dari pengundang dapat biaya, itu double budget. Sebenarnya, kalau diundang ada biayanya itu biasa,” kata Khofifah.

Khofifah lantas menceritakan pengalamannya ketika dia masih menjabat sebagai Menteri Sosial. Dia sering mendapat undangan seperti itu. Dibiayai oleh pihak pengundang.

Saat menjadi Mensos, dia cukup sering mendapat undangan seperti itu. Kebetulan, katanya, dia belum pernah memanfaatkannya. Bahkan, dia mengaku hanya sekali pakai APBN ke luar negeri.

“Kami pernah dapat, bahkan sampai first class sampai tujuh orang dari seorang emir di salah satu negara Timur Tengah. Mereka ingin ngundang menteri sosial dan menteri penerangan. Tapi karena saat itu ada bencana alam, Pak Presiden kemudian merekomendasikan, ‘sudah Mbak Khof, enggak usah pergi’, begitu,” ujarnya.

Tentang seringnya Risma ke luar negeri, Khofifah mengaku sudah membaca semua surat penjelasan kepada Mendagri. Dia juga mengakui, selama ini tidak ada regulasi tentang batas maksimal ke luar negeri.

Khofifah hanya menegaskan, semua surat dari kepala daerah kepada Mendagri tentang kepergian ke luar negeri rata-rata pakai APBD. Termasuk surat penjelasan Risma kepada Mendagri yang dia terima.

“Sementara, saya membaca dari beberapa link berita, katanya tidak (pakai) APBD. Maka saya sampaikan, jangan-jangan salah ketik. Itu aja. Jangan-jangan salah ketik. Bisa direvisi, kok, kalau salah ketik,” ujarnya.

Namun, beberapa berita yang muncul di media massa, yang sudah Khofifah baca, menyatakan Risma tidak pernah pakai APBD ketika ke luar negeri. Maka Khofifah khawatir, terjadi double budget.(den/iss/ipg)

Berita Terkait

Potret NetterSelengkapnya

Kecelakaan Mobil Porsche Seruduk Livina di Tol Porong

Mobil Tertimpa Pohon di Darmo Harapan

Pagi-Pagi Terjebak Macet di Simpang PBI

Surabaya
Jumat, 29 Maret 2024
32o
Kurs