PUPR: Jepang Berkomitmen Bangun Kembali Jembatan di Palu

Laporan oleh Ika Suryani Syarief

Jumat, 25 Januari 2019 | 21:07 WIB

Reruntuhan jembatan kuning yang roboh karena gempa dan tsunami di pantai Talise Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (10/10/2018). Foto: Antara

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan Jepang berkomitmen memberikan hibah pembangunan untuk sejumlah jembatan di Palu yang hancur akibat bencana.

“Pemerintah Jepang berkomitmen memberikan hibah pembangunan Jembatan Palu IV dan beberapa jembatan lainnya di Palu yang hancur akibat gempa dan tsunami,” ujar Anita Firmanti Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR di Jakarta dalam keterangan tertulisnya, dilansir Antara, Jumat (26/1/2019).

Sekjen Kementerian PUPR juga mengucapkan terimakasih kepada pemerintah Jepang melalui Badan Kerja Sama Internasional Jepang atau Japan International Cooperation Agency (JICA) yang telah aktif membantu dalam penelitian fenomena likuifaksi di Indonesia dan penyusunan Master Plan Kota Palu Baru.

Dalam mitigasi bencana, Indonesia juga belajar dari Jepang mengenai pelaksanaan kebijakan keamanan bangunan gedung (building code) sehingga tahan gempa. Indonesia sendiri, dikatakan Anita, telah memiliki peraturan keamanan bangunan gedung merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Dia yakin jika peraturan tersebut betul-betul diterapkan, maka jumlah bangunan yang roboh akibat gempa akan terus berkurang.

“Evaluasi dan penyempurnaan diperlukan. Seperti halnya di Jepang, evaluasi secara menyeluruh mulai tahap perencanaan apabila terjadi gempa besar,” ujar Anita dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Pembangunan Infrastruktur ke-6 yang juga dihadiri Vice Michio Kikuchi Minister for Engineering Affairs, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) dari Jepang.

Pertemuan tingkat tinggi ini merupakan agenda tahunan sebagai tindak lanjut dari Memorandum Kerjasama (MoC) Indonesia-Jepang periode 2016-2019 yang ditandatangani oleh Basuki Hadimuljono Menteri PUPR dan Keiichi Ishii Menteri MLIT pada 29 Desember 2016 lalu.

Dalam pertemuan ini dibahas isu-isu terkait kerjasama infrastruktur Indonesia-Jepang yang dibagi menjadi lima kelompok kerja yakni kelompok kerja yakni Jalan, Sumber Daya Air, Sanitasi, Bangunan dan Permukiman dan Pembangunan Perkotaan.

“Melalui forum ini, khususnya kelompok kerja bangunan dan permukiman, diharapkan terjadi dialog mendalam mengenai bagaimana Jepang mengembangkan dan menerapkan building code untuk bisa kita aplikasikan di Indonesia,” kata Sekjen Kementerian PUPR. (ant/wil/ipg)