Pemprov Jatim Raih Indonesia Government Procurement Awards 2020 Kategori Pusat Keunggulan Pengadaan dari LKPP

Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali mendapatkan penghargaan tingkat nasional. Setelah menerima penghargaan Bidang Kesehatan dan Perhubungan, kali ini, pemerintah ujung timur pulau Jawa itu meraih penghargaan Indonesia Government Procurement Awards 2020 kategori Pusat Keunggulan Pengadaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Penghargaan berupa piagam dan plakat tersebut diterima Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim dari Roni Dwi Susanto Kepala LKPP yang diserahkan langsung oleh Suharso Monoarfa Menteri Perencanaan / Bappenas  di Bogor, Rabu (18/11/2020).

Penyerahan penghargaan Government Procurement Awards 2020 yang dirangkaikan dengan rakornas pengadaan ini dibuka oleh  Joko Widodo Presiden secara virtual dari Istana Bogor. Penghargaan ini merupakan penghargaan pertama yang diterima Pemprov Jatim.

Indikator penilaian yang ditetapkan sendiri meliputi tingkat kematangan Unit Kerja Pegadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang telah mencapai tingkat kematangan level tiga.

Lalu, indikator lainnya yakni soal kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia. Selain itu tingkat keterisian jabatan fungsionalnya di atas 30 %. Sedang indikator lain, Pemprov Jatim dinilai mampu meningkatkan kapasitas kemampuan SDM Pengadaan Barang/Jasa (PBJ). Termasuk secara aktif menyelenggarakan Uji Kompetensi terutama untuk pejabat fungsionalnya.

“Keaktifan ini diperhitungkan sejak diamanatkan melalui Perpres 16/2018,” ujar Khofifah.

Usai menerima penghargaan, Gubernur Khofifah mengapresiasi Biro PBJ Provinsi Jatim yang telah berkomitmen menerapkan pengadaan barang/jasa yang cepat, efektif, efisien, tanggap, transparan, dan responsif (Cettar).

“Hari ini tentu kita bersyukur alhamdulillah, Biro Pengadaan Barang/Jasa yang baru setahun ini bisa dijadikan referensi pusat unggulan. Ini harus menjadi catatan penting bagi Pemprov Jatim karena masih ada PR lagi yaitu inovasi untuk meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa. Inovasi harus dilakukan lebih banyak lagi dan tranparansi harus makin  ditingkatkan,” katanya.

Menurut Mantan Mensos RI, biro ini dibentuk antara lain untuk menutup celah potensi kolusi dan  korupsi.

Kita maksimalkan transformasi digital serta profesionalisme SDM  dalam PBJ ke depan.  Dengan pendekatan tersebut  Pola praktik kolusi yang potensial terjadi dalam hal pengadaan barang/jasa dapat diminimalisir.

“Kita ingin proses pengadaan barang dan jasa bisa tersistem, akuntabel dan transparan. Intinya transformasi digital dan profesionalisme SDM harus kita tingkatkan,” harapnya. (bid/dfn/ipg)