Rabu, 25 Mei 2022

Pencairan Polis Asuransi Pendidikan Bermasalah, Nasabah Bumiputera Lapor DPR

Laporan oleh Farid Kusuma
Bagikan
Anis Byarwati Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS (ketiga dari kiri) menerima pengaduan perwakilan pemegang polis asuransi pendidikan Bumiputera, Kamis (29/7/2020), di Ruang Rapat Fraksi PKS, Senayan, Jakarta. Foto: Farid suarasurabaya.net

Lima orang perwakilan Nasabah Asuransi Bumiputera, siang hari ini, Rabu (29/7/2020), melakukan audiensi dengan Anis Byarwati Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Fraksi PKS, Lantai 3, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, para Pemegang Polis Asuransi Pendidikan Bumiputera menyampaikan keluhannya.

Keluhan utama mereka adalah tidak bisa mencairkan dana pendidikan walau pun sudah lewat jatuh temponya.

Fien Mangiri Koordinator Pemegang Polis Asuransi Pendidikan Bumiputera Wilayah Jabodetabek mengatakan, ada sekitar lima juta orang yang belum bisa mencairkan dana yang dikelola perusahaan asuransi tersebut.

“Desember 2019 kami para pemegang polis adan juga korban Asuransi Bumiputera pernah mengajukan somasi, tapi tidak dianggap. Sekarang, ada sekitar 19 kelompok nasabah yang punya masalah dengan pencairan dana, di berbagai daerah,” ujarnya dalam audiensi.

Menurut Fien, nilai pertanggungan auransi nasabah bervariasi, ada yang puluhan juta rupiah, bahkan ada yang di bawah angka itu.

“Kami sudah menabung belasan tahun untuk biaya pendidikan anak. Tapi, begitu sudah jatuh tempo, ternyata tidak bisa mendapatkan uang kami. Kami tentu sangat sedih, apalagi nasabah dari luar kota yang ke kantor pusat di Jakarta tapi tidak mendapatkan kepastian dari Manajemen Bumiputera,” ungkapnya.

Selain itu, para pemegang polis asuransi pendidikan Bumiputera juga mengeluhkan buruknya komunikasi manajemen perusahaan dengan para nasabah.

Mendengar keluhan para Nasabah Asuransi Bumiputera, Anis Byarwati menyatakan siap memperjuangkan hak-hak masyarakat sampai tuntas.

“Saya sudah mendengar keluhan dan permasalahannya. Walau sekarang DPR masih masa reses, sudah kewajiban saya untuk mendengarkan keluhan masyarakat,” katanya.

Anis berjanji, akan menyampaikan surat permohonan audiensi dengan Komisi XI DPR RI, yang disampaikan perwakilan pemegang polis asuransi Bumiputera.

“Saya akan menyampaikan kepada Pak Dito Ganinduto Ketua Komisi XI supaya memanggil manajemen Bumiputera dalam forum rapat,” tegasnya.

Menurut Anis, tahun ini PT Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 berpotensi gagal bayar klaim yang nilainya mencapai Rp9,6 triliun.(rid/tin)

Berita Terkait

Surabaya
Rabu, 25 Mei 2022
30o
Kurs