Pendatang Masuk Surabaya Wajib Swab, Epidemiolog: Transmisi Lokal Bagaimana?

Kebijakan wajib tes usap (swab) Covid-19 untuk pendatang atau warga Surabaya yang habis dari luar kota diperkirakan berlaku mulai Senin (14/9/2020) atau Selasa (15/9/2020).

Penerapan kebijakan wajib tes usap untuk menekan penyebaran penularan Covid-19 di Kota Pahlawan ini tinggal menunggu penandatanganan Surat Edaran oleh Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya.

Bila kebijakan ini berlaku, warga pendatang yang tinggal selama tiga hari berturut-turut di Kota Surabaya harus bisa menunjukkan hasil tes usap bebas Covid-19 ke perangkat RT/RW setempat.

Ini berlaku untuk pendatang yang tinggal, kerja, atau kuliah di Surabaya. Kalau tidak bisa menunjukkan hasil tes usap, sebagai sanksi mereka harus mau tes usap mandiri atau pulang ke daerah asal.

Selain itu, warga Surabaya yang sempat tinggal di luar kota selama tujuh hari berturut-turut saat pulang ke rumahnya di Surabaya juga harus bisa menunjukkan hasil tes usap bebas Covid-19.

Irvan Widyanto Kepala Satpol PP Kota Surabaya menyatakan itu kepada Radio Suara Surabaya, Sabtu (12/9/2020) kemarin. Di perkirakan kebijakan ini berlaku mulai Senin atau Selasa besok.

Dokter Windhu Purnomo Pakar Epidemiologi Universitas Airlangga Surabaya mempertanyakan, apa gunanya kebijakan itu kalau warga transmisi lokal di Surabaya tidak ditangani?

“Sudahlah, kita ini harus bersungguh-sungguh. Itu kan imported casses. Orang kita sendiri bagaimana? Transimisi lokal masih terjadi, kok,” ujarnya, Minggu (13/9/2020).

Kebijakan baru tentang kewajiban hasil tes usap bagi pendatang dan warga lokal dari luar kota itu dinyatakan Risma Wali Kota Surabaya merespons kebijakan DKI Jakarta memberlakukan PSBB ketat.

Windhu mengatakan, seharusnya Surabaya juga menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar seperti Jakarta agar tidak terjadi lagi pingpong penambahan kasus penularan Covid-19.

“Seharusnya kita ini (Surabaya) sama persis. Lakukan PSBB. Bahkan tidak cukup PSBB. Undang-Undang kekarantinaan kesehatan memberi peluang karantina wilayah,” ujarnya.

Windhu menyadari pemerintah tidak mengambil opsi karantina wilayah ini karena pertimbangan ekonomi negara. Dia memaklumi itu, tapi kalau menerapkan PSBB, dia meminta sungguh-sungguh.

“Okelah, kalau PSBB. Tapi betul-betul PSBB. Jangan kayak dulu. Selesai PSBB, Surabaya itu, lho, kasusnya terus bergerak naik. Saya sampai kaget, waktu PSBB dulu. Jalanan masih rame,” katanya.

Windhu berharap, baik Pemerintah DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemkot Surabaya dan Pemkab/Pemkot lain di Jatim tidak setengah-setengah dalam penanganan Covid-19.

“Kalau mau dilepas, ya, lepas saja sudah. Sekalian, biar semua tertular dan banyak yang mati. Jangan setengah-setengah. Jadi itu, lho, yang harus dilakukan oleh pemerintah,” katanya.

Windhu sebagai Epidemiolog mengaku sangat senang ketika mendengar Joko Widodo Presiden mengeluarkan pernyataan agar jajarannya “lebih mengutamakan kesehatan masyarakat.”

“Itu kata kunci. Tapi diimplementasikan, bukan hanya di bibir saja. Saya sudah senang banget dengar pernyataan itu. Pernyataan yang tidak pernah keluar selama enam bulan ini,” ujarnya.

Windhu berharap semua pemerintah, baik di pusat sampai di daerah, mengimplementasikan pernyataan Presiden. Kalau perlu, dilakukan kebijakan karantina wilayah se-Jawa dan Madura.

PSBB “betulan” yang dia maksudkan juga tidak hanya berhenti pada aturan pembatasan yang tidak tegas, sehingga masyarakat di Pulau Jawa dan Madura masih bisa bergerak bebas.

“Tidak akan selesai itu. Akan terjadi seperti ping-pong terus. Virus itu, kan, dibawa manusia. Tidak bisa terbang sendiri. Kalau orangnya bergerak, ya, virusnya ikut bergerak dong,” ujarnya.

Menurut Windhu, itu adalah pengetahuan elementer soal prinsip memutus rantai penularan Covid-19 yang ternyata tidak dipahami pemerintah, sehingga banyak kebijakan tidak sesuai prinsip itu.

“Pemerintah sendiri enggak banyak yang paham. Entah enggak paham atau enggak tahu. Kita ini enam bulan kasusnya naik terus tanpa ada kejelasan kapan puncaknya? Negara lain, dua tiga bulan selesai karena pemerintahnya pegang kontrol,” ujarnya.

Dia juga mengkritisi banyaknya kebijakan pemerintah sebelumnya yang lebih berat mempertimbangkan aspek ekonomi. Seperti wacana new normal life yang terlalu terburu-buru.

Dia bilang, ekonomi akan kembali bergerak begitu rantai penularan virus itu benar-benar tuntas. Di tengah pemutusan mata rantai ini, negara yang menyokong ekonomi masyarakat.

Menurutnya, pernyataan Presiden bahwa kesehatan masyarakat lebih penting daripada aspek ekonomi menandakan bahwa Presiden telah sadar. Dia berharao pernyatan itu benar-benar dijalankan, bukan sekadar diucapkan.(den/lim)