Polri Harus Tindak Tegas Penyebar Fitnah ke Tenaga Medis Covid-19

Infomasi yang tidak benar dan menjurus fitnah beredar di media sosial terkait dengan pelayanan yang diberikan tenaga medis dalam menangani pasien Covid-19. Informasi yang menjurus fitnah ini bahkan terjadi di beberapa kota seperti di Samarinda, Gorontalo dan beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan.

Kurniasih Mufidayati Anggota Komisi IX DPR RI meminta aparat keamanan menindak tegas pembuat dan penyebar informasi dan fitnah kepada petugas medis yang menangani pasien Covid-19.‎

Informasi yang menyebar di media sosial kepada tenaga medis juga beragam. Mulai tuduhan petugas medis yang tidak menagani pasien dengan baik dan membiarkan pasien PDP atau Covid-19 tanpa tindakan, pelayanan yang pilih kasih dengan memprioritaskan pelayanan kepada pasien yang memiliki uang banyak, sampai dengan tuduhan rumah sakit yang menerima uang ratusan juta dari melayani pasien Covid-19 ini. Berbagai tuduhan tersebut sudah dibantah oleh masing-masing rumah sakit dan tenaga medis

Selain dapat memperburuk situasi di masa pandemi, tuduhan itu sangat melukai hati para tenaga medis yang sudah berjuang tanpa kenal lelah dalam menangani pasien Covid-19 yang terus meningkat.

“Para tenaga medis ini menjadi pejuang utama dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan mengesampingkan kepentingan pribadi dan keluarga. Bahkan tidak jarang dari mereka yang harus berpisah dari keluarga untuk menjalankan tugas dalam menangani pasien dengan risiko tinggi tertular Covid-19. Penyebaran informasi yang cenderung tidak benar ini bisa meruntuhkan mental para tenaga medis dalam menangani pasien Covid-19,” ujar Mufida di Jakarta, Rabu (10/6/2020).

Dia mengatakan, penyebaran informasi yang tidak benar jika tidak dikendalikan bisa menurunkan kepercayaan terhadap para tenaga medis dan fasilitas kesehatan dalam menangani pasien Covid-19.

Mufida menyebut menurunnya kepercayaan publik akan berakibat fatal seperti orang dengan status PDP atau bahkan positif Covid-19 yang menolak dirawat atau diisolasi, penolakan untuk menjalani tes bagi orang dengan status ODP bahkan masyarakat yang menolak dilakukan rapid tes.

“Beberapa kejadian pengambilan paksa jenazah dengan status PDP atau bahkan positif Covid-19 untuk dimakamkan tanpa protokol Covid-19 sangat mungkin juga disebabkan oleh penyebaran informasi yang tidak benar dan menjurus fitnah. Padahal penolakan pasien untuk dirawat atau penolakan pemulasaran jenazah dengan standar Covid-19 akan sangat berbahaya dan memperburuk upaya pengendalian penyebaran Covid-19,” tegas Mufida.

Dia prihatin dan mendukung langkah beberapa organisasi profesi kesehatan yang meminta aparat penegah hukum untuk menindak tegas pelaku pembuat dan penyebar informasi bernada fitnah kepada tenaga medis ini.

Tindakan hukum ini untuk memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut. Namun, pemerintah juga diminta lebih gencar memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penanganan pasien Covid-19 dengan berbagai kondisi dan pencegahan penularan Covid di lingkungan masyarakat terutama di pemukiman padat.

“Pemerintah bersama aparat keamanan juga diharapkan melakukan pendekatan persuasif kepada kelompok masyarakat yang masih melakukan penolakan terhadap penanganan yang diberikan kepada PDP maupun teridentifikasi Covid-19, pemulasaran jenazah dengan prosedur Covid-19 dan upaya rapid test di tengah masyarakat,” jelas Mufida.(faz/tin/rst)