Armuji Minta Uang Seragam Siswa Mitra Warga MBR Dikembalikan Secara Penuh, Namun…

Armuji Wakil Wali Kota Surabaya meminta pihak SMP Negeri segera mengembalikan uang dari siswa atau orang tua siswa yang masuk kategori Mitra Warga, yang sudah telanjur membeli seragam di koperasi sekolah, secara penuh.

Sebagaimana dia instruksikan berkali-kali, seharusnya siswa dari keluarga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak dipungut biaya seragam. Apalagi kalau siswa itu masuk sekolah melalui jalur Mitra Warga yang harusnya semua keperluannya ditanggung Pemerintah Kota.

“Saya sudah instruksikan berkali-kali. Mitra Warga MBR jangan bayar. Itu nanti akan diberi seragam dan biaya lain oleh Pemkot Surabaya. Kepala dinas harusnya tegas! Kemarin sudah saya WA. Belum. Memang saya belum ketemu Pak Supomo (Kepala Dinas Pendidikan Surabaya) langsung. Saya minta, yang sudah telanjur beli harus dikembalikan penuh,” ujarnya kepada Radio Suara Surabaya, Senin (6/9/2021).

Seperti yang Armuji sebutkan, laporan yang dia dapat tentang tarikan uang seragam dari sekolah terhadap siswa Mitra Warga MBR itu terjadi di dua SMP Negeri di Surabaya. Yakni di SMP Negeri 18 dan SMP Negeri 22 Surabaya.

Armuji menegaskan lagi, kasus ini tidak hanya dialami oleh siswa dari keluarga MBR seperti yang beberapa waktu lalu mencuat di media massa. Tapi juga dialami oleh siswa yang masuk dalam Program Mitra Warga Pemkot Surabaya.

“Itu lebih parah lagi, karena Mitra Warga itu adalah siswa dari keluarga yang benar-benar tidak punya dan harusnya segala pembiayaan pendidikannya ditanggung Pemkot Surabaya,” katanya.

Untuk merespons laporan itu, dia bersama Supomo Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya sebenarnya sudah mengklarifikasi aduan warga itu ke dua sekolah bersangkutan, Jumat (3/9/2021) lalu. Temuan di lapangan, secara verbal sekolah memang tidak memaksa agar siswa membeli seragam di sekolah.

“Tapi sekolah menawarkan pembayarannya bisa nyicil. Memang bukan dipaksan untuk beli tapi ditawarkan bisa dicicil. Jadi kan masih ada unsur pemaksaan untuk membeli. Intinya harus membeli di sekolah. Ini, kan, lucu,” ujarnya.

Dia menyayangkan pernyataan Kadis Pendidikan Surabaya yang cuma menginstruksikan penyetopan dan penutupan koperasi di semua sekolah negeri yang ada di Surabaya untuk melakukan evaluasi, terutama dalam hal penjualan seragam.

Seharusnya, kata Armuji, instruksi kepala dinas mempertegas bahwa siswa dari keluarga MBR, apalagi yang termasuk dalam kategori Program Mitra Warga itu akan diberi seragam dan biaya keperluan pendidikan lainnya oleh Pemkot Surabaya.

“Jadi siswa Mitra Warga itu pasti MBR, tapi MBR belum tentu mitra warga. Siswa dari keluarga MBR ada yang ikut jalur reguler pendaftaran di sekolah. Ini mereka dengan biaya sendiri. Tapi kalau mitra warga pasti MBR dan harusnya dibiayai Pemkot,” katanya.

Namun, tidak berbanding lurus dengan instruksi yang Armuji tegaskan, ternyata anggaran Pemkot Surabaya untuk pengadaan seragam bagi siswa yang masuk Program Mitra Warga dan siswa dari keluarga MBR belum ada.

Anggaran pengadaan seragam untuk siswa Mitra Warga maupun MBR itu termasuk yang menjadi sasaran realokasi dan refocusing sejumlah anggaran APBD Kota Surabaya untuk penanganan Covid-19.

“Ya, kemarin anggaran ini yang termasuk kena refocusiung. Tapi karena ini memang dibutuhkan, kami akan mempercepat supaya anggaran itu dikembalikan lagi, terutama supaya anak-anak ini bisa sekolah. Karena pendidikan ini nomor satu,” ujarnya.

Armuji mengakui anggaran pengadaan seragam untuk siswa MBR dan Mitra Warga itu belum turun. Namun, kata dia, berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, siswa tetap tidak pernah ditarik biaya untuk seragam.

“Kalau dulu, biasanya, untuk mitra warga ini untuk sementara disubsidi dulu sama sekolahnya. Kalau total anggaran untuk seragam ini persisnya saya enggak hafal berapa. Tapi ini harus dipercepat. Secepatnya kami akan berkoordinasi dengan DPRD untuk mengubah itu. Kan tinggal diubah saja,” ujarnya.

Pernyataan Armuji tentang anggaran pengadaan seragam sekolah bagi siswa MBR dan Mitra Warga yang belum turun ini juga berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan Supomo Kadis Pendidikan Kota Surabaya beberapa waktu lalu. Menurut Supomo, anggaran sudah ada tinggal pengadaannya yang masih dalam proses.(den)