Armuji: Sistem Pembayaran Cashless Suroboyo Bus Kurangi Beban APBD Kota Surabaya

Armuji Wakil Wali Kota Surabaya mengatakan, sistem pembayaran cashless yang diberlakukan Suroboyo Bus beberapa waktu terakhir mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya.

Ini karena Suroboyo Bus dibeli dengan uang APBD Pemkot Surabaya sehingga termasuk aset Pemkot berplat merah. Pun dengan operasionalnya yang selama ini masih disubsidi oleh Pemkot.

“Dengan adanya sistem cashless tersebut bisa mengurangi beban APBD Kota Surabaya sekaligus meringankan masyarakat yang ingin menaiki Suroboyo Bus agar tidak eteng-eteng membawa botol,” terang politikus dari PDIP ini dalam program Wawasan di Radio Suara Surabaya, Rabu (13/10/2021).

Pengelolaan keuangan Suroboyo Bus sudah diatur melalui SK Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tertanggal 10 Agustus 2021.

Dengan menjadi BLUD, otomatis plat kendaraan warna merah akan berubah menjadi plat warna kuning. Artinya, armada bisa melayani trayek dan bisa memberlakukan tarif.

Pemberlakuan tarif beserta sistem pembayaran Suroboyo Bus diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 56 tahun 2021 tentang tarif layanan Bus Surabaya, pada badan layanan umum daerah unit pelaksana teknis dinas pengelolaan transportasi umum pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

Sementara Irvan Wahyu Drajat Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam Wawasan Radio Suara Surabaya, Rabu (13/10/2021) juga menjelaskan, sampai saat ini 90 persen masyarakat masih menggunakan botol plastik untuk menaiki Suroboyo Bus. Ini tentu tidak cukup untuk membiayai operasional Suroboyo Bus yang mencapai Rp3,5 miliar per tahun.

“Kami untuk BBM dan gaji kurang lebih Rp3,5 miliar per tahun. Pendapatan dari botol plastik aja masih di bawah Rp1 miliar setahun, jadi memang harus subsidi,” jelasnya.

Irvan juga mengatakan, tidak ada satu negara pun di dunia yang angkutan umumnya tidak disubsidi oleh pemerintah bila membandingkan antara financial cost dan pendapatan.

“Tidak pernah ada angkutan umum di dunia yang bisa BEP (Break Even Point) dilihat dari analisa ekonominya. Tapi begitu ada kehadiran angkutan umum membuat tidak macet, tidak polusi, time value meningkat, orang yang penghasilannya Rp10 juta dulu terlambat sejam kehilangan Rp1 juta, itu akan menjadi skala kota. Ekonomi bergerak,” pungkasnya.(dfn/ipg)