MPR: Rencana PPN Sembako Patut Dipertanyakan Kesesuaiannya dengan Sila Keadilan Sosial
Kamis, 10 Juni 2021 | 13:32 WIB
Bambang Soesatyo (Bamsoet) Ketua MPR RI meminta pemerintah mengkaji ulang secara sosiologis baik dari sisi produksi ataupun konsumsi terhadap rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bahan pokok.
“Kenaikan PPN terhadap bahan pokok sangat berpotensi semakin memberatkan kehidupan masyarakat yang sudah dibebani kondisi sulit adanya pandemi Covid-19,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (10/6/2021).
Pernyataan Bamsoet disampaikan menyikapi rencana pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai/PPN terhadap bahan pokok atau sembako dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan.
Untuk itu, dia meminta pemerintah mempertimbangkan kembali dampaknya apabila pajak bahan pokok di saat perekonomian belum sepenuhnya pulih diberlakukan. Seperti berpotensi menyebabkan terjadinya penurunan daya beli masyarakat, meningkatkan biaya produksi, dan menekan sisi psikologis petani, serta meningkatkan angka kemiskinan.
“Pemerintah sebaiknya mencari cara untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa membebankan masyarakat dengan PPN terhadap bahan pokok di tengah situasi pandemi covid-19, termasuk apabila ingin memperluas basis pajak,” pungkas Bamsoet.(faz/tin/rst)
NOW ON AIR SSFM 100
