Komisi VIII DPR Minta Menteri Agama Memperbaiki Komunikasi Publiknya

Maman Imanulhaq Anggota Komisi VIII DPR RI menyayangkan pernyataan Yaqut Cholil Qoumas Menteri Agama yang menyebut Kementerian Agama (Kemenag) hadiah negara khusus buat Nahdlatul Ulama (NU).

Menurutnya, sebagai pejabat publik Yaqut seharusnya tidak membuat pernyataan kontroversial dan kontraproduktif.

Seorang Menteri Agama harusnya menyampaikan ucapan atau imbauan yang menyejukkan, di tengah upaya moderasi umat beragama di Indonesia.

Maka dari itu, Maman meminta Menteri Agama yang sama-sama dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), memperbaiki pola komunikasinya supaya tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

“Kami harus mengingatkan para pejabat publik agar tidak membuat pernyataan yang kontra produktif dan kontroversial. Para pejabat harus melakukan introspeksi diri bahwa pola komunikasi semacam itu jadi sangat rawan disalahartikan publik, dan itu merugikan Presiden, merugikan pemerintah,” ujarnya di Jakarta, Selasa (26/10/2021).

Di sisi lain, Kiai Maman memahami ucapan Yaqut sebetulnya bertujuan memberikan motivasi kepada para santri dan pesantren di bawah payung besar Nahdlatul Ulama.

Karena, pernyataan terkait Kementerian Agama hadiah negara spesial untuk NU disampaikan dalam forum internal keluarga besar Nahdlatul Ulama.

Legislator dari PKB menyebut, ucapan Yaqut Cholil Qoumas bukan berarti Kemenag khusus buat NU. Tapi, dengan sifat inklusif serta moderatnya, NU mendapat porsi besar dalam mengelola Kemenag.

Dengan begitu, Kementerian Agama bisa menjadi pelindung buat kelompok Umat Islam dan agama-agama lain yang ada di Tanah Air.

“Dari redaksional yang dikatakan, hadiah untuk NU tidak An Sich memberikan Kemenag untuk NU. Namun, NU dengan sifat inklusif serta moderat yang dimilikinya, diberikan kesempatan untuk mengelola Kemenag sehingga bisa menjadi pelindung bagi kelompok dan agama-agama lain,” tegasnya.

Kiai Maman pun mengaku mengenal dengan Gus Yaqut. Menurut Maman, Ketua GP Ansor itu punya komitmen luar biasa terhadap upaya moderasi umat beragama.

Statement yang kemarin keluar pun tidak lantas mendegradasi kerja-kerja yang sudah dilakukannya dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.

“Itu persoalan komunikasi saja. Sebagai pejabat negara yang mengayomi seluruh umat beragama di Indonesia, Menteri Agama seharusnya sadar bahwa setiap kata yang keluar dari dirinya menjadi perhatian publik,” tandasnya.(rid/iss)