Senin, 18 Oktober 2021

Lantik Bupati Tuban, Khofifah Minta Vaksinasi Digenjot, PPKM Mikro Diperkuat, Kesejahteraan Masyarakat Ditingkatkan

Laporan oleh Denza Perdana
Bagikan
pelantikan-bupati-tuban Aditya Halindra saat dilantik sebagai Bupati Tuban yang baru oleh Khofifah Gubernur Jatim di Grahadi, Minggu (20/6/2021). Foto: Humas Pemprov Jatim

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur melantik dan mengambil sumpah jabatan Aditya Halindra Faridzki dan Riyadi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tuban periode 2021-2024 di Gedung Negara Grahadi, Minggu (20/6/2021). Dia menginstruksikan mereka agar menggenjot program vaksinasi, memperkuat penerapan PPKM Mikro, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tuban.

Pelantikan kepala daerah ini sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 131.35-368 tahun 2021 tertanggal 8 Juni 2021 terkait pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Jawa Timur, .

Khofifah bilang, instruksinya kepada Bupati dan Wakil Bupati Tuban itu meneruskan instruksi presiden (Inpres) dalam upaya menekan jumlah angka kasus Covid-19. Termasuk mengimplementasikan percepatan vaksinasi dan memperketat Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro.

Pendisiplinan masyarakat Kabupaten Tuban terkait 5 M (Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, dan Mengurangi mobilitas) dan peningkatan pelaksanaan 3T (Tracing, Testing dan Treatment), kata Khofifah,  dalam pelaksanaannya bisa disesuaikan dengan pendekatan kearifan lokal.

“Pesan Pak Presiden, gas dan rem sedapat mungkin diselaraskan. Ekonomi di gas, kemungkinan peningkatan Covid-91 di rem,” kata Khofifah.

Selain tentang penanganan Covid-19 di Tuban, Mantan Menteri Sosial itu menyampaikan soal pembangunan industrialisasi di Tuban yang luar biasa maju. Terutama dalam hal program infrastruktur migas. Karena itulah Khofifah berencana mengaktifkan kembali transportasi komuter bagi tenaga kerja di Tuban dengan mengaktifkan lagi titik-titik stasiun di beberapa tempat yang kurang maksimal.

“Sehingga (tenaga kerja, red) dari Bojonegoro, Babat (Lamongan), dan Gresik, tidak harus tinggal di Tuban. Itu kalau komuter bisa dimaksimalkan lagi. Ini untuk mengurangi dampak sosial yang muncul jika terkonsentrasi di satu titik,” kata Khofifah.

Dia pun bilang, hal itu tidak sulit diwujudkan bila Pemkab Tuban bersinergi dengan Pemprov Jatim. Apalagi, kata dia, Aditya Halindra Bupati Tuban punya mentor seorang ibu yang merupakan mantan Bupati Tuban periode 2001-2011: Haeny Relawati Rini Widyastuti. Selain itu, Haeny saat ini juga menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi VIII dari Fraksi Golkar.

Khofifah mengajak Bupati dan Wabup Tuban yang baru untuk memperhatikan kondisi makro ekonomi dan sosial di wilayahnya. Yang mana berdasarkan data BPS Jatim 2020, ekonomi Tuban terkontraksi cukup dalam mencpai 5,85 persen. Lebih tinggi dari Bojonegoro dan Lamongan yang masing-masing terkontraksi sebesar 0,40 persen dan 2,65 persen.

“Sementara, kontribusi (Kabupaten Tuban) terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur 2,71 persen,” kata Khofifah dalam keterangan tertulis yang diterima suarasurabaya.net, Minggu malam.

Selain itu, indeks Gini Rasio Tuban mencapai 0,311 poin. Ketimpangan ekonomi itu lebih rendah dari rata-rata Provinsi Jatim sebesar 0,364 poin atau masih berada pada kategori ketimpangan sedang.

Sedangkan untuk prosentase tingkat kemiskinan, penduduk miskin Kabupaten Tuban sebesar 15,9 persen dari total jumlah penduduknya. Angka itu, kata Khofifah, juga masih jauh di atas rata-rata Provinsi Jatim yang hanya sebesar 11,46 persen.

“Dalam kurun waktu empat tahun terakhir sejak tahun 2017 sampai dengan 2020 tingkat kemiskinan di Tuban cukup tinggi di atas 15 persen lebih,” kata Khofifah.

Dia pun menyoroti tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Tuban yang mencapai 4,81 persen. Prosentase itu ada di bawah rata-rata Provinsi Jatim sebesar 5,84 persen. Angka itu meningkat dibandingkan 2019 lalu yang hanya 2,76 persen.

Lainnya, dia juga menyebutkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tuban pada 2020 hanya 68,40 persen. Angka IPM Tuban itu masih lebih rendah dari rata-rata IPM Provinsi Jatim sebesar 71,71 persen atau berada di kategori sedang.

Semua kondisi itu, disadari Khofifah, salah satunya karena dampak Covid-19. Karena itulah, dia menekankan perlunya penanganan Covid-19 di Tuban secara lebih seksama.

Dia juga berpesan agar Bupati dan Wakil Bupati Tuban yang baru memprioritaskan penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatan investasi dan ekspor, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan.

“Artinya, Bupati dan Wakil Bupati Tuban punya pekerjaan rumah yang relatif tidak ringan. Hampir semua capaian indikator kesejahteraan masyarakat mengalami penurunan,” kata Khofifah.

Di kesempatan itu, dirinya berpesan agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tuban bisa berjalan lebih optimal karena tantangan ke depan akan semakin berat dan kompleks, terutama di tengah situasi ekonomi global dampak pandemi Covid-19.

“Saya juga minta janji-janji politik saat kampanye agar segera diwujudkan dan dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan menyelaraskan RPJMD dengan Pusat, Provinsi. Sekali lagi saya tekankan, penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota agar berpedoman kepada RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024,” kata Khofifah.

Kehadiran Zainudin Amali Menpora RI  dan Akbar Tanjung Mantan Ketua DPR RI yang merupakan tokoh nasional dari Partai Golkar dalam pelantikan mereka, juga kehadiran sejumlah anggota DPR RI fraksi Partai Golkar diharapkan Khofifah mampu menjadikan Bupati dan Wakil Bupati Tuban semakin maksimal dalam bekerja.(den)

Berita Terkait

Potret NetterSelengkapnya

Truk Terguling di Lawang Malang

Truk Terguling Menimpa Taksi di Medaeng

Surabaya
Senin, 18 Oktober 2021
29o
Kurs