Gubernur Jatim Targetkan Percepatan PTSL Tuntas 2024

Laporan oleh Billy Patoppoi

Jumat, 17 Juni 2022 | 16:16 WIB

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur. Foto: Humas Pemprov Jatim

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur (Jatim) mendukung penuh upaya percepatan penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Jawa Timur. Hal tersebut disampaikannya dalam penutupan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Reforma Agraria Tim GTRA di Vasa Hotel Surabaya.

Salah satu bentuk komitmennya, adalah dengan menyusun rencana detail lengkap target waktu dan dukungan anggaran bersama kantor wilayah (Kanwil) dan kantor pertanahan (Kantah) BPN serta Bupati/Walikota se Jatim.

“Pak kanwil (Kanwil BPN) saya minta agar kita segera melakukan kembali rapat koordinasi dan sinkronisasi GTRA ini untuk menguatkan kembali komitmen para bupati walikota selaku ketua GTRA di seluruh kabupaten kota se Jatim, sambil melakukan evaluasi target capaian PTSL tuntas 2024 agar terukur lebih detail,” kata Khofifah seperti dilansir jatimprov.go.id, Kamis (16/6/2022).

Dengan begitu, kata Khofifah, akan ada upaya dari masing-masing kepala daerah untuk melakukan penyesuaian anggaran, dengan rencana penyelesaian program PTSL di wilayahnya.

“Kebijakan dan implementasinya harus nyekrup saling support, ada support APBN dan APBD provinsi maupun kabupaten kota, untuk bisa melakukan percepatan PTSL sesuai target tuntas 2024,” imbuhnya.

Gubernur mengungkapkan, pada tahun 2021 Jatim mampu mencapai target 100 persen atau menyelesaikan 1.311.624 pendaftaran tanah, untuk program PTSL. Sementara target PTSL Jatim sampai dengan tahun 2024 adalah 20 Juta bidang tanah.

Sampai dengan akhir Juni 2022 lanjutnya, jumlah capaian PTSL mencapai 12.217.319 bidang tanah atau setara 62,60 % dari target keseluruhan. Untuk menyelesaikan seluruhnya, Khofifah berharap semua pihak terus bahu membahu dan bekerja keras termasuk dukungan dari masing-masing kepala daerah.

Pada tahun ini, target PTSL Jatim mengalami penurunan dari 1,8 juta menjadi 830.000 bidang tanah. Hal tersebut akibat adanya penyesuaian anggaran dari Pemerintah Pusat. Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa bupati dikabarkan telah mendukung anggaran untuk pemenuhan target. (bil)