Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menargetkan 80.000 rumah tangga tidak mampu dan yang tinggal di daerah terdepan, tertinggal dan terluar (3T) menjadi sasaran program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) melalui APBN Tahun Anggaran 2022.
Ida Nuryatin Finahari Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyebutkan, program ini bertujuan untuk mengejar target rasio elektrifikasi sebesar 100 persen.
“Berdasarkan hasil Rapat Kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR RI pada tanggal 27 September 2021, menyetujui alokasi APBN tahun 2022 untuk program BPBL bagi rumah tangga miskin belum berlistrik sebanyak 80.000 rumah tangga yang tersebar di seluruh Indonesia” ucap Ida dalam pembukaan Forum Diskusi Publik di Bandung, Kamis (11/8/2022).
Lebih lanjut Ida menyebutkan rasio elektrifikasi atau perbandingan rumah tangga berlistrik dengan total rumah tangga di Indonesia hingga semester I 2022 telah mencapai angka 99,56 persen.
Pemerintah, disebut Ida terus mendorong berbagai program dalam memenuhi target 100 persen Rasio Elektrifikasi pada tahun 2022. Upaya memenuhi akses listrik bagi seluruh desa dan dusun di daerah 3T tersebut dilakukan dengan berbagai macam selain program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).
“Pemerintah memiliki beberapa strategi seperti perluasan jaringan, pembangunan minigrid, pembangunan pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT), Alat Penyalur Daya Listrik (APDAL), Stasiun Pengisian Energi Listrik (SPEL) serta Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL),” ujar Ida.
Wanhar Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, pada kesempatan yang sama mengungkapkan, Pemerintah melakukan berbagai upaya pemerataan akses listrik yang diukur dari rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik. Jika rasio elektrifikasi telah mencapai angka 99,56 persen, rasio desa berlistrik di Indonesia telah mencapai 99,73 persen sampai dengan triwulan II 2022.
Wanhar menyebutkan Pemerintah memiliki tiga strategi dalam upaya pencapaian rasio elektrifikasi 100 persen.
“Pertama melalui perluasan jaringan (grid extension), yaitu penyambungan listrik ke desa yang dekat dengan jaringan distribusi eksisting. Upaya kedua melalui mini grid atau pembangunan pembangkit dengan memanfaatkan potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) setempat yang daerahnya sulit dijangkau perluasan jaringan listrik dan masyarakatnya bermukim secara berkelompok,” ujarnya.
“Upaya ketiga melalui pembangunan pembangkit EBT dikombinasikan dengan Stasiun Pengisian Energi Listrik (SPEL) dan Alat Penukar Daya Listrik (APDAL) untuk daerah yang masyarakatnya bermukim tersebar sehingga tidak dimungkinkan dibangun jaringan listrik,” imbuhnya.
Program BPBL disebut Wanhar menggenapi tiga strategi yang sudah dijalan pemerintah tersebut. Melalui program ini, masyarakat penerima manfaat akan mendapatkan instalasi listrik rumah berupa 3 titik lampu dan 1 kotak kontak, pemeriksanaan dan pengujian instalasi Sertifikat Laik Operasi (SLO), penyambungan ke PLN dan token listrik pertama.(dfn/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
