Jumat, 23 Februari 2024

Gus Yahya Tak Ingin Proyek Rempang Justru Membuat Masyarakat Setempat Jadi Korban

Laporan oleh Billy Patoppoi
Bagikan
Yahya Cholil Staquf Ketua Umum PBNU. Foto: Risky suarasurabaya.net

KH Yahya Cholil Staquf Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) turut menanggapi kemelut yang terjadi di Rempang, Kepulauan Riau.

Ia mengatakan, investasi harus dijadikan peluang meningkatkan taraf hidup masyarakat, utamanya di lingkungan sekitar destinasi investasi itu sendiri. Untuk itu, masyarakat justru tidak boleh menjadi korban.

“Seperti kasus Rempang itu kan ada investasi di tempatkan di sana, kemudian timbul masalah dengan masyarakat di lingkungan setempat. Investasi itu harus dikembalikan kepada tujuan asalnya, yaitu untuk kemaslahatan masyarakat,” ungkapnya dalam konferensi pers jelang Munas-Konbes NU 2023 di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (15/9/2023).

Dalam keterangannya, dia menekankan bahwa rencana pembangunan Rempang Eco City yang masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) itu, harus menomorsatukan kesentosaan masyarakat.

“Risiko-risiko investasi itu hitungan kemudian, pertama-tama kesentosaan masyarakat itu harus dijaga. Tidak boleh masyarakat menjadi korban karena itu berarti melenceng dari tujuan investasi itu sendiri,” tutur kiai yang akrab disapa Gus Yahya itu.

Sementara terkait pernyataan sikap yang belum muncul selama ini, Gus Yahya menyatakan bahwa sejak awal NU tidak pernah dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan yang berbuntut kerusuhan tersebut.

“Rempang seperti sekarang ini, sebetulnya Nahdlatul Ulama dengan eksponen-eksponen sosial yang lain yang jadi stakeholder masyarakat seperti ormas-ormas yang lain, sebetulnya agak kagok karena terjadi mendadak dan kami tidak pernah diajak bicara,” paparnya.

“Jadi, tidak pernah dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan sejak awal. Sehingga sebelumnya kami tidak punya antisipasi dan kami tidak terlibat sama sekali dalam proses eksekusi dari kebijakan investasi itu,” imbuhnya.

Maka itu, Gus Yahya menilai pihak yang harus menjelaskan dan menyelesaikan perkara ini adalah mereka yang terlibat dalam pembahasan sejak awal.

“Tapi kalau kami dimintai pandangan dalam keadaan sudah seperti ini, satu-satunya yang kami bisa sampaikan adalah bahwa kesentosaan masyarakat harus dinomor satukan. Tidak boleh masyarakat menjadi korban. Yang lebih baik risiko-risiko lain ditempuh, selain risiko merusak kesentosaan masyarakat,” pungkasnya. (bil/faz)

Berita Terkait

Potret NetterSelengkapnya

Truk Trailer Mogok, Jembatan Branjangan Macet Total

Kecelakaan Truk Box dan Motor di Sukorejo Pasuruan

Tetap Nyoblos Meski TPSnya Banjir

Bus Tabrak Tiang Listrik di Sukodadi Lamongan

Surabaya
Jumat, 23 Februari 2024
32o
Kurs