Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) optimistis akan berhasil mencapai target dalam menurunkan 70 persen sampah plastik di laut Indonesia pada 2025.
“Kami masih optimis lah, dengan kolaborasi semua pihak, kami optimis,” ujar Rofi Alhanif Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, dilansir Antara, Senin (16/10/2023).
Pernyataan tersebut dia sampaikan setelah menggelar media briefing menjelang acara ASEAN Conference for Combatting Plastic Pollution (ACCPP).
Rofi menjelaskan bahwa pada 2018, kebocoran sampah ke laut Indonesia mencapai 615.675 ton. Pada akhir 2022, Indonesia berhasil menekan kebocoran sampah ke laut sekitar 36 persen, yakni sebesar 217.702 ton.
Adapun angka pengurangan 70 persen yang ditargetkan oleh Kemenkomarves itu mengacu pada kebocoran sampah ke laut Indonesia pada tahun 2018.
“Artinya tiga tahun lagi, karena 2023 kan belum dihitung. Dalam tiga tahun ini, harusnya sih bisa tercapai. Kami optimistis,” katanya.
Sementara itu, ia juga mengatakan pemerintah akan menggunakan ASEAN Conference for Combatting Plastic Pollution sebagai bagian dari kolaborasi untuk mengurangi sampah laut Indonesia guna mewujudkan target 70 persen tersebut.
Oleh karena itu, dalam upaya mengurangi sampah plastik membutuhkan kolaborasi multipihak, di mana tidak hanya pekerjaan pemerintah saja. Pelaku industri, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya juga memiliki tanggung jawab untuk mengurangi sampah plastik di laut.
“Dengan event-event seperti ini (ACCPP), kami mengundang para industriawan, praktisi, dan sebagainya, harapannya kami satu pemahaman, bisa saling berbagi pengalaman,” tuturnya.
Lebih lanjut, Rofi berharap agar negara anggota ASEAN dapat memiliki satu pemahaman dan saling berbagi pengalaman. Selain itu, ia juga menyoroti perbedaan antara negara-negara berkembang dengan negara yang sudah maju.
ASEAN yang mayoritas anggotanya adalah negara-negara berkembang, lanjut Rofi, memiliki kondisi perekonomian dan kedisiplinan yang berbeda dengan negara-negara maju. Oleh karena itu, ia meyakini bahwa negara-negara ASEAN harus memiliki posisi yang pasti terkait permasalahan ini dan tidak meniru negara-negara maju secara mentah-mentah. (ant/feb/ham)
NOW ON AIR SSFM 100
