Minggu, 19 Mei 2024

Reses DPRD Surabaya, Warga Berharap Ada Kesetaraan antara Sekolah Negeri dan Swasta

Laporan oleh Dhafintya Noorca
Bagikan
Anggota Komisi B DPRD Surabaya Zuhrotul Mar'ah Laila saat menggelar reses di Kota Surabaya, Kami (2/2/2023) malam. Foto: Antara

Zuhrotul Mar’ah Laila Anggota Komisi B DPRD Surabaya mengatakan, kesetaraan sekolah negeri dan swasta menjadi harapan warga. Hal tersebut diungkap Zuhrotul saat kegiatan reses awal tahun ini.

“Salah satu kegiatan reses di 12 titik, warga berharap sekolah negeri didirikan di tiap kelurahan agar zonasi yang diprogramkan pemerintah bisa dinikmati seluruh warga, namun tetap tidak mematikan sekolah swasta,” katanya di Surabaya, Jumat (3/2/2023).

Selain itu, lanjut dia, juga diperlukan pendataan ulang siswa mana saja yang membutuhkan bantuan terkait biaya kebutuhan sekolah. Mengingat di lapangan masih banyak anak yang SPP-nya belum terbayar sampai lebih dari setahun.

“Hal ini mempengaruhi siswa untuk bisa dan tidaknya ikut ujian praktik,” ujar dia.

Melansir dari Antara, menurut Zuhrotul, warga menginginkan ada kesetaraan pembiayaan sekolah bagi pelajar yang masuk keluarga kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) baik yang bersekolah di negeri maupun swasta.

Selain sekolah, imbuhnya, diutarakan pula seputar cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) yang sudah dijamin pembiayaan kesehatannya. Masyarakat Surabaya sudah 99,6 persen yang terdaftar di BPJS, baik mandiri maupun PBI (Penerima Bantuan Iuran) baik yang dibiayai negara maupun daerah.

“Masalahnya adalah tidak terdistribusi peserta BPJS PBI di semua Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) se-Surabaya, melainkan kepesertaan BPJS hanya di FKTP tertentu saja. Kami mendorong pemerintah kota untuk bisa menjembatani agar FKTP swasta tidak mati sedikit demi sedikit karena berkurangnya jumlah kepesertaan BPJS,” kata dia.

Permasalahan lainnya adalah soal pemberdayaan ekonomi bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Surabaya.

Menurut dia, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menganggarkan Rp3 triliun untuk pemberdayaan ekonomi UMKM. Namun, lanjut dia, di lapangan para pelaku UMKM makan dan minuman yang sudah masuk E-peken mengeluh belum pernah mendapatkan orderan.

“Mereka berharap bisa mendapatkan orderan bagi UMKM yang sudah masuk di E-peken. Selain itu juga dibantu memasarkan produknya,” tutur dia.(ant/abd/faz)

Berita Terkait

Potret NetterSelengkapnya
Kurs
Exit mobile version