Kamis, 18 April 2024

KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo sebagai Tersangka dan Langsung Lakukan Penahanan

Laporan oleh Farid Kusuma
Bagikan
Ari Suryono Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo penuhi panggilan penyidik KPK, Jumat (2/2/2024). Foto: Antara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terus mengusut kasus dugaan korupsi pemotongan uang insentif pajak dan retribusi tahun 2023 di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Sore hari ini, Jumat (23/2/2024), Ali Fikri Kepala Bagian Pemberitaan KPK mengumumkan penetapan satu orang tersangka baru, yaitu Ari Suryono Kepala BPPD Sidoarjo.

Penetapan status hukum itu dilakukan berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti, sesudah Penyidik KPK melakukan pemeriksaan yang ketiga kalinya, mulai pagi sampai siang hari ini.

“Dari proses pengumpulan alat bukti dengan tersangka SW, Tim Penyidik KPK mendapati adanya perbuatan dan peran pihak lain yang turut serta bersama-sama melakukan pemotongan uang Pegawai BPPD Sidoarjo,” ucap Ali Fikri.

Sebelumnya, Penyidik KPK sudah dua kali meminta keterangan Ari Suryono sebagai saksi, Jumat (2/2/2024), dan (16/2/2024), di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan.

Dari beberapa kali pemeriksaan, Tim Komisi Antirasuah, kata Ali, menelusuri aliran uang hasil korupsi di lingkungan BPPD Sidoarjo.

Untuk kepentingan penyidikan, Ari Suryono harus menjalani penahanan untuk 20 hari pertama, mulai hari ini sampai 13 Maret 2024, di Rutan Cabang KPK.

Seperti diketahui, pengusutan kasus dugaan korupsi itu berawal dari laporan masyarakat.

Usai melakukan penyelidikan, Kamis (25/1/2024), KPK menangkap 11 orang yang diduga terlibat korupsi dalam operasi tangkap tangan di Sidoarjo, dengan barang bukti uang sebanyak Rp69,9 juta.

Kemudian, Tim KPK menetapkan Siska Wati Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo sebagai tersangka.

Siska Wati diduga melakukan pemotongan insentif sekitar 10 sampai 30 persen dari setiap ASN BPPD Sidoarjo tahun 2023, yang totalnya mencapai Rp2,7 miliar.

Berdasarkan pemeriksaan, KPK memperoleh informasi pemotongan dan penerimaan dana insentif itu antara lain dipakai untuk kebutuhan Kepala BPPD dan Bupati Sidoarjo.

Terkait itu, Ahmad Muhdlor Ali Bupati Sidoarjo yang sudah sekali menjalani pemeriksaan di KPK sebagai saksi, Jumat pekan lalu, membantah menerima uang dari insentif pegawai BPPD Sidoarjo.(rid/iss)

Berita Terkait

Potret NetterSelengkapnya

Motor Tabrak Pikap di Jalur Mobil Suramadu

Mobil Tertimpa Pohon di Darmo Harapan

Pagi-Pagi Terjebak Macet di Simpang PBI

Surabaya
Kamis, 18 April 2024
29o
Kurs