Pakar Tekankan Pentingnya Perlindungan Data dalam GovTech Indonesia

Abdullah Azwar Anas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyatakan, Indonesia akan memasuki era baru dengan peluncuran Government Technology (GovTech) Indonesia bernama INA Digital pada 27 Mei lalu.

Anas menjelaskan GovTech yang akan mengintegrasikan banyak platform kementerian-lembaga, dibuat sesuai arahan Joko Widodo Presiden RI, meluncurkan teknologi ini dalam acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024.

Anas juga mengatakan GovTech akan membuat birokrasi lebih lincah dengan menggunakan instrumen digital tanpa menciptakan aplikasi-aplikasi baru.

GovTech akan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mempermudah proses, seperti tidak perlu mengisi ulang data, atau memfotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Kedepan ada dalam satu Single Sign-on (SSO), sehingga dengan begitu, masyarakat tidak akan disibukkan lagi untuk mengisi berbagai aplikasi dan mengisi berbagai data termasuk portal layanan yang sudah terintegrasi dari berbagai layanan dalam satu portal

Menurut Anas, GovTech akan meningkatkan e-Government Development Index (EGDI), yang merupakan hasil survei dua tahunan United Nations (UN).

Menyikapi tentang GovTech Indonesia, Esther Irawati Setiawan Google Developer Expert Machine Learning mendukung langkah itu. Dia juga menyoroti tentang kesiapan infrastruktur agar aplikasi ini nantinya bisa dimanfaatkan di seluruh Indonesia.

“Kami harapkan bisa diakses di seluruh Indonesia. Artinya di daerah-daerah juga siap untuk kolaborasi di platform digital ini,” ujar Associate Professor Insitut Sains & Teknologi Terpadu Surabaya (ISTTS) itu dalam program Wawasan Radio Suara Surabaya, Rabu (29/5/2024) pagi.

Esther mengamini jika menyederhanakan puluhan ribu aplikasi menjadi satu sistem memang tidak mudah. Oleh sebab itu, perlu campur tangan pemerintah pusat untuk penggabungannya.

“Tapi memang bagus kalau misalnya analisis data kependudukan semuanya jadi satu. Itu sebenarnya ke depannya juga banyak solusi yang bisa lebih efisien untuk masyarakat Indonesia,” ucap Esther.

Esther juga mengatakan bahwa diperlukan kesiapan yang matang ketika data itu digabungkan menjadi satu. Yang tak kalah penting adalah faktor keamanan. Pemerintah harus benar-benar bisa menjamin data seluruh warga aman dari upaya peretasan atau serangan siber.

“Sempat disebutkan akan menggunakan blockchain. Itu adalah langkah yang tepat untuk keamanan, supaya data tidak diubah dan tak bisa diakses secara ilegal. Bisa juga menggunakan bantuan AI untuk mendeteksi sekaligus mencegah jika ada serangan atau ketika ada aktivitas yang tak wajar,” jabarnya.

Esther mengatakan bahwa masyarakat membutuhkan sistem yang efisien, cepat serta transparan. Selain itu, sistem juga harus responsif.

“Biasanya verifikasi data dari kecamatan harus ke kelurahan dulu. Harapannya sekarang bisa tinggal klik langsung bisa terverifikasi hingga pusat. Selain itu keamanan datanya juga penting. Cloud system-nya harus andal serta menggunakan teknologi AI untuk pengawasan lebih cepat. Harapannya semua benar-benar secure,” sebutnya. (saf/iss)